Buntut Kasus Kontes Kecantikan Transgender di Sawah Besar, Panitia Bakal Telan Pil Pahit
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 00:01 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Panitia penyelenggara kontes kecantikan transgender yang digelar tanpa izin akan dijatuhi sanksi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat.
Acara tersebut berlangsung di salah satu hotel di kawasan Sawah Besar pada Minggu (4/8/2024) dan sempat viral di media sosial.
Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan pembahasan kasus Kontes Kecantikan Transgender di Sawah Besar ini bersama Satpol PP, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Parekraf), serta jajaran Kepolisian Sektor Sawah Besar. Hasilnya menunjukkan bahwa penyelenggara melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum karena tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
“Sudah dicek dan ditelusuri bahwa panitia melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan dikenakan sanksi perihal tersebut. Tidak ada izin menggelar acara tersebut di Kawasan ini,” ujar Dhany pada Rabu (7/8/2024).
Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba, menambahkan bahwa pihak hotel mengaku tidak mengetahui secara jelas tentang kegiatan yang berlangsung.
Menurut Purba, pihaknya akan mengkaji penerapan pasal yang tepat untuk kasus ini.
“Kalau panitianya izin selenggarakan gala dinner bukan acara seperti ini, sehingga kami akan pilah-pilah dulu pasal tindangan pidana ringan,”
ucap Purba.
Kepala Seksi Pengawasan Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Pusat, Budi Suryawan, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Parekraf DKI Jakarta untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada pihak hotel karena kegiatan tersebut melanggar norma agama sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018.
“Kemungkinan kami akan sanksi teguran pada pihak penyelenggara hotel,” tegas Budi Suryawan.
Rangkuman AI sedang dibuat…
