Cara Ajukan Pinjaman KUR 2025 untuk Renovasi Rumah, Bunga Ringan Cuma 6 Persen

HAIJAKARTA.ID – Kabar gembira! Pemerintah membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan 2025 termasuk untuk merenovasi hunian.

Skema baru dalam program KUR ini akan mulai diterapkan pada paruh kedua tahun 2025.

KUR merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan pinjaman konvensional.

Tujuannya untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Namun, di tahun 2025 pemerintah Indonesia menambahkan tiga skema baru dalam KUR 2025.

Tiga sektor yang menjadi sasaran utama kali ini, yaitu petani tebu, perumahan, dan pekerja migran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arilangga Hartarto mengatakan kehadiran tiga skema baru diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menyediakan akses rumah layak, dan mendukung keberangkatan serta pelatihan bagi pekerja migran.

Airlangga menyebut plafon KUR untuk renovasi rumah senilai Rp13 triliun.

Namun, pembiayaan dibatasi untuk rumah yang juga dipakai untuk usaha.

“Untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha,” ujar Airlangga pada jumpa pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Juli 2025.

Pemerintah juga menyediakan plafon Rp117 triliun untuk mebiayai kontraktor kecil dan menengah.

Pembiayaan diberikan bagi kontraktor yang bermodal kurang dari Rp5 miliar dan beromzet di bawah Rp50 miliar.

Penyaluran KUR Perumahan, termasuk renovasi rumah akan dilakukan oleh bank-bank Himbara, seperti BRI, BTN, BNI, dan Mandiri serta lembaga pembiayaan swasta.

Diberikan subsidi bunga oleh pemerintah sebesar 5 persen.

Apabila bunga bank sebesar 11 persen, maka UMKM hanya perlu membayar bunga 6 persen.

Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan aturan teknis mengenai KUR Perumahan akan diterbitkan pada Juli 2025.

Maruarar berencana menunjuk satu Direktur Jenderal di kementeriannya untuk bertanggung jawab langsung terhadap program ini.

Ini bertujuan agar implementasi program bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Jadi kami mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar.