Daftar Lembaga dan Tokoh yang Mendesak Penghentian MBG, Siapa Saja?

HAIJAKARTA.ID – Sejumlah pihak kini menuntut pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu muncul usai ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan massal.

Kritik diarahkan pada tata kelola, distribusi, hingga pengawasan yang dinilai lemah sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Daftar Lembaga dan Tokoh yang Mendesak Penghentian MBG

Inilah daftar nama-nama tokoh dan lembaga yang menginginkan program MBG dievaluasi kembali.

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI menegaskan bahwa penghentian sementara MBG perlu dilakukan demi melindungi anak-anak.

Jasra Putra menyebut anak usia dini lebih rentan terhadap keracunan.

Ia meminta agar panduan pengawasan yang disusun Badan Gizi Nasional benar-benar diterapkan sebelum program diperluas.

2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI menilai pelaksanaan MBG masih jauh dari prinsip keamanan pangan.

Mereka menyoroti lemahnya standar dapur, kebersihan, hingga kehalalan food tray.

Menurut YLKI, evaluasi total adalah keharusan agar program tidak menjadi “bom waktu” bagi penerima manfaat.

3. Ketua DPR RI Puan Maharani

Puan menekankan evaluasi menyeluruh tanpa saling menyalahkan.

Ia menyebut DPR akan mengirim tim untuk melakukan pengawasan langsung ke dapur penyedia maupun sekolah.

Harapannya, titik lemah bisa ditemukan sehingga perbaikan lebih tepat sasaran.

4. Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA)

GKIA meminta pemerintah berani mengambil keputusan moratorium MBG.

Mereka berpendapat kasus keracunan berulang adalah sinyal darurat. Selain itu, GKIA mendesak adanya kanal pengaduan resmi bagi korban agar pemerintah memiliki basis data yang lebih jelas.

5. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Dedi menyatakan akan mengundang Kepala BGN wilayah Jabar untuk evaluasi terbuka. Ia menyoroti pola distribusi yang terlambat sehingga makanan tidak lagi layak konsumsi. Evaluasi di tingkat daerah dianggap penting karena karakter wilayah berbeda satu sama lain.

6. BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM)

Lewat aksi teatrikal, BEM KM UGM menuding Presiden Prabowo mengabaikan pengawasan.

Ketua BEM Tiyo Ardianto mengatakan jika evaluasi tidak dilakukan, sebaiknya MBG dibatalkan. Mereka juga menyoroti alokasi anggaran yang terlalu besar dari pos pendidikan.

7. Indonesia Corruption Watch (ICW)

ICW mendesak pemerintah segera menghentikan program MBG.

Eva Nurcahyani menyebut kerugian yang ditimbulkan sudah besar akibat lemahnya tata kelola.

ICW menekankan bahwa evaluasi harus melibatkan publik agar program tidak hanya menguntungkan elite politik.

8. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

JPPI mengingatkan bahwa masalah bukan hanya pada dapur penyedia makanan, melainkan di level sistem pengelolaan. Ubaid Matraji menyebut kasus keracunan ribuan siswa dalam sepekan adalah alarm serius yang menuntut evaluasi total.

Meski banyak desakan, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya masih menunggu arahan Presiden.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan tidak ada rencana penghentian program. Pemerintah hanya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem yang lemah.