Dari Transportasi hingga Penegakan Hukum, Warga Jakarta Ingin Pemimpin Baru Fokus Jelang Pilkada
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 22:39 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, warga Jakarta ingin pemimpin baru fokus pada perbaikan pada keseluruhan bagian di wilayah DKI.
Berbagai isu mendesak muncul, mulai dari transportasi hingga pemberantasan pungutan liar (pungli), menunjukkan bahwa warga Jakarta menginginkan perubahan yang nyata dan berdampak positif.
Syarif (39), warga Palmerah, Jakarta Barat, menyoroti masalah transportasi sebagai sektor yang membutuhkan perhatian khusus dari pemimpin Jakarta yang akan datang.
“Macet di Jakarta parah sekali, jadi saya harap pemimpin yang baru benar-benar memperhatikan transportasi di Jakarta,” ujar Syarif, Minggu (11/8/2024).
Ia menuturkan jumlah armada yang tersedia dengan banyaknya ragam transportasi tidak imbang.
Syarif mencontohkan pengalaman istrinya yang setiap hari harus berdesak-desakan di kereta Commuter Line (KRL) di Stasiun Manggarai, baik saat berangkat maupun pulang kerja.
Selain itu, Syarif juga berharap agar pemimpin baru Jakarta dapat menindak tegas pengguna jalan yang tidak taat aturan lalu lintas.
Dia menyebut perilaku pengemudi yang melanggar aturan, seperti menerobos lampu merah dan masuk jalur busway, sebagai salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta.
Fajar (51), warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menekankan pentingnya perhatian yang merata dari pemimpin Jakarta terhadap seluruh wilayah, terutama kawasan yang kurang diperhatikan seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
“Belum seluruh Jakarta yang kepegang. Kalau utara kan kebantu ada PIK sekarang jadi bagus,” ungkap Fajar.
Silvi (54), warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengangkat isu pungutan liar yang masih marak di berbagai tingkat pemerintahan, dari RT hingga level di atasnya.
“Perlu adanya ketegasan pungli. Sekarang pungli tidak pandang bulu. Dari bawah (tignkat RT) sampai ke atasnya lagi,” ujar Silvi di Jakarta Pusat.
Silvi mengingat masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai contoh ketika pungli berhasil ditekan.
“Dulu zaman Ahok yang nggak begitu lama (tak sampai 5 tahun) lancar dan baik saja administrasi. Tapi sekarang balik lg,” katanya.
Ia berharap pemimpin Jakarta yang akan datang memiliki keinginan kuat untuk menghapuskan praktik pungli dan memperbaiki administrasi di berbagai tingkatan pemerintahan.
Rangkuman AI sedang dibuat…
