Disnaker DKI Imbau WFH Bagi Perusahaan di Kawasan Terdampak Demo
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 23:58 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kebijakan terbaru terkait eskalasi unjuk rasa yang meningkat sejak 28 Agustus 2025 di sejumlah titik ibu kota.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker), Disnaker DKI imbau WFH bagi perusahaan di kawasan terdampak demo mulai Senin (1/9/2025).
Selain itu, sekolah yang berada di sekitar lokasi aksi diberikan izin melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sejumlah fasilitas umum sebelumnya ikut terdampak, seperti halte Transjakarta dan pintu MRT yang mengalami kerusakan oleh orang tidak dikenal.
Imbauan resmi Disnaker dituangkan dalam Surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025 yang ditandatangani Kepala Disnakertransgi, Syaripudin, pada 29 Agustus 2025.
Dalam edaran tersebut, perusahaan di lokasi terdampak diminta untuk memberlakukan WFH, sementara perusahaan dengan layanan 24 jam dapat menerapkan kombinasi WFH dan WFO.
Syaripudin menegaskan bahwa kebijakan ini menyesuaikan kondisi lapangan.
Ia menyebut perusahaan telah diinformasikan melalui Apindo, Kadin, serta mediator hubungan industrial.
Disnaker juga mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan pelaksanaan WFH melalui tautan resmi yang telah disiapkan.
Selain sektor perusahaan, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
Kepala Disdik, Nahdiana, menyampaikan bahwa satuan pendidikan yang berada dekat lokasi unjuk rasa atau mengalami kendala akses bisa melaksanakan PJJ mulai Senin (1/9/2025).
Ia meminta setiap kepala sekolah menjaga komunikasi dengan orang tua murid, menyiapkan pendampingan, serta segera berkoordinasi dengan dinas terkait jika muncul kendala teknis.
Kebijakan Disnaker DKI imbau WFH bagi perusahaan di kawasan terdampak demo serta PJJ bagi sekolah merupakan upaya Pemprov menjaga keselamatan warga, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dan pendidikan tetap berjalan.
Pemerintah berharap, dengan langkah ini, masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman meski situasi di lapangan masih dinamis.
Rangkuman AI sedang dibuat…
