DJP Rombak Pemetaan Wajib Pajak Besar, Berlaku Mulai 1 Juli 2026
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 20:14 WIB
HAIJAKARTA.ID- Kabar baik bagi para lulusan perguruan tinggi yang ingin menambah pengalaman kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional atau MagangHub Batch 3 Angkatan II mulai 27 Oktober hingga 4 November 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan mitra, sekaligus meningkatkan keterampilan dan […]
HAIJAKARTA.ID- Kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus berkontribusi dalam pengawasan sektor energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka Program Pengawal Energi 2026 dengan menyediakan 108 posisi bagi talenta muda Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi […]
HAIJAKARTA.ID- Kabar gembira bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati liburan hemat. Taman Impian Jaya Ancol menghadirkan program gratis tiket masuk kawasan pada 16–31 Oktober 2026. Melalui program ini, pengunjung bisa menikmati suasana pantai hingga malam hari tanpa dikenakan biaya tiket masuk orang pada jam yang telah ditentukan. Berdasarkan informasi promosi yang beredar, program […]
HAIJAKARTA.ID- DJP rombak pemetaan wajib pajak besar di Indonesia mulai 1 juli 2026.
Kebijakan ini bagian dari strategi optimalisasi pengawasan dan administrasi perpajakan nasional.
Langkah tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026 yang ditetapkan oleh Bimo Wijayanto pada 4 Mei 2026.
DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang selama ini terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar.
Penataan ulang ini mencakup pemindahan serta penetapan kembali lokasi administrasi perpajakan perusahaan-perusahaan besar ke dalam dua unit utama, yaitu:
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pelayanan, serta kepatuhan pajak di kalangan korporasi besar.
Perusahaan yang terdampak kebijakan ini berasal dari berbagai sektor strategis, antara lain:
Beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori ini antara lain:
Sektor tambang dan nikel juga mendominasi daftar ini, seperti:
Sementara itu, sejumlah perusahaan besar lain ditempatkan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua, di antaranya:
Selain itu, sektor industri manufaktur juga turut masuk, seperti:
DJP menegaskan bahwa perubahan status tempat terdaftar dan pelaporan usaha bagi seluruh wajib pajak yang terdampak akan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.
Kebijakan ini diharapkan mampu:
Penataan ulang wajib pajak besar ini menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan yang lebih luas.
DJP sebelumnya juga telah memperkuat sistem pengawasan berbasis digital serta profiling risiko untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini dinilai penting mengingat kontribusi wajib pajak besar terhadap penerimaan negara sangat signifikan, sehingga pengelolaan yang lebih terstruktur akan berdampak langsung pada stabilitas fiskal nasional.
Rangkuman AI sedang dibuat…
