DPRD DKI Jakarta Soroti Penundaan Pencairan KJP Plus, Sebut Masyarakat Kena Prank
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 21:35 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan konsistensi Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang mengalami beberapa kali penundaan.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, menyebut bahwa penundaan ini telah membuat masyarakat dan anggota dewan merasa “terkena prank” atau gurauan.
“Semua kena ‘prank’,” kata Muhammad Thamrin saat rapat kerja dengan Disdik DKI Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Thamrin mengungkapkan kekecewaannya atas pengumuman Disdik yang beberapa kali mengubah jadwal pencairan, mulai dari Januari, Februari, hingga Maret 2024.
Ia menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dari Disdik terkait waktu pencairan KJP Plus.
“Jangan janji melulu. Saya capek juga mengikuti masalah KJP,” ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, menambahkan bahwa penundaan ini menunjukkan kurangnya keseriusan Disdik.
Ia menyoroti kemudahan Disdik dalam mengumumkan jadwal pencairan, namun realisasinya jauh dari harapan.
“Ternyata sekarang sudah tanggal 12, belum ada kabar pasti. Pada saat menyampaikan, sangat mudah sekali seolah-olah ini prosesnya cepat, mudah, efektif, efisien. Tapi ternyata, saya melihat penundaan lama sekali. Kita butuh transparansi,” tegas Yudha.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan 705.000 siswa sebagai penerima KJP Plus pada Maret 2024, meningkat dari 523.622 siswa pada bulan sebelumnya.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berharap pencairan dapat dilakukan sebelum Lebaran 1446 Hijriah/2024.
“Mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kami bagikan,” kata Pramono Anung.
Penundaan pencairan KJP Plus ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan DPRD DKI Jakarta.
Mereka menuntut transparansi dan kepastian dari Disdik terkait jadwal pencairan bantuan pendidikan ini.
Rangkuman AI sedang dibuat…
