Gubernur Jakarta Pramono Ingin Terapkan Jalan Berbayar untuk Kurangi Macet
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 23:39 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Gubernur Jakarta Pramono ingin terapkan jalan berbayar untuk kurangi macet di jakarta, yang biasa disebut electronic road pricing (ERP)
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Pramono dalam acara Leaders Forum yang digelar di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025) malam.
“Suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang,” kata Pramono. “Kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta nggak apa-apa, bayar semua ERP,” lanjutnya.
Menurut Pramono, ERP tidak hanya berfungsi sebagai pengendali lalu lintas, tetapi juga sebagai kebijakan yang mengedepankan asas keadilan sosial.
Ia menekankan bahwa sistem ini akan diterapkan dengan prinsip subsidi silang, di mana hasil pendapatan dari ERP akan digunakan untuk membiayai subsidi transportasi bagi masyarakat rentan.
“Bagi warga yang tidak mampu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Hasil dari ERP akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperluas cakupan sistem transportasi publik melalui integrasi layanan Transjabodetabek, menggantikan konsep TransJakarta yang hanya melayani wilayah ibu kota.
Layanan baru ini dirancang untuk menjangkau para pekerja dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, hingga Cianjur.
Ia menilai ERP akan melengkapi kebijakan transportasi publik yang inklusif. Pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif berdasarkan ruas jalan dan waktu tertentu, sementara pengguna angkutan umum tetap mendapatkan subsidi.
“Selama masyarakat belum mau berubah, Jakarta tetap akan macet. Untuk itu, kita harus tegas, bahkan harus memaksa lewat kebijakan,” ujar Pramono.
Rencana penerapan ERP telah masuk dalam program prioritas Pemprov DKI Jakarta, namun belum dijadwalkan waktu pasti pelaksanaannya.
Rangkuman AI sedang dibuat…
