Istana Janji Tindak Perbaikan Usai Kasus Keracunan Massal MBG, Ini Katanya!

HAIJAKARTA.ID – Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf terkait maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.

Hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.000 pelajar menjadi korban.

Tindak Perbaikan Istana Usai Kasus Keracunan Massal MBG

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa peristiwa tersebut sama sekali tidak diinginkan pemerintah.

Ia menambahkan, program MBG akan tetap berjalan dengan evaluasi menyeluruh bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.

Prasetyo juga menekankan pentingnya tindak perbaikan istana dengan memastikan penanganan cepat bagi setiap korban.

“Seluruh siswa yang terdampak harus segera mendapat pertolongan terbaik,” jelasnya.

Pemerintah memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai.

Namun, sanksi tersebut tidak boleh menghambat kelanjutan program MBG.

“Apabila ada kelalaian atau pelanggaran SOP, akan diberikan sanksi, tetapi penerima manfaat tetap harus mendapat makanan bergizi,” tegas Prasetyo.

Perketat SOP

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa standar operasional akan diperketat.

Proses pembersihan makanan tidak boleh lagi dilakukan di sekolah, melainkan harus diproses di SPPG.

Evaluasi juga menyasar distribusi, pengawasan dapur, hingga mekanisme izin. Pemerintah menekankan izin operasional hanya diberikan setelah verifikasi ketat.

Gelombang kasus keracunan terbaru muncul di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dengan 251 pelajar terdampak.

Kasus serupa juga tercatat di Garut, Sumbawa, hingga Tual. Deretan insiden ini menambah panjang catatan keracunan MBG di sejumlah daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan BGN.

Menurutnya, lembaga tersebut lebih fokus pada kuantitas dapur ketimbang kualitas.

Ia mengingatkan agar izin SPPG tidak diberikan tanpa verifikasi agar penerima manfaat tidak dirugikan.

Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan komitmen perbaikan berkelanjutan.

BGN pun menegaskan target besar yang ingin dicapai adalah zero accident.

Tindak perbaikan istana melalui evaluasi SOP dan pengawasan diharapkan mampu mencegah kasus serupa di masa mendatang.