Ketentuan Terbaru Gaji PPPK dan Tunjangannya, Pahami Syarat Penerima Serta Mekanismenya

HAIJAKARTA.ID – Gaji PPPK dengan menurut regulasi terbaru akan dibayarkan setiap bulan dan nantinya akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib memahami mekanisme pembayaran gaji serta tunjangan yang menjadi hal penting.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami tidak hanya soal gaji saja, akan tetapi juga menjadi krusial untuk paham soal tunjangan.

Syarat Penerima Gaji PPPK Dan Tunjangan

Selain gaji pokok, PPPK juga berhak mendapatkan 10 jenis tunjangan, yang terdiri dari 6 tunjangan umum dan 4 tunjangan khusus.

Sebelum menerima gaji dan tunjangan, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi yaitu:

• Penandatanganan Perjanjian Kerja artinya PPPK harus menandatangani kontrak kerja sebagai bukti resmi pengangkatan.
• Terbitnya SK Pengangkatan PPPK yaitu Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK harus diterbitkan oleh instansi terkait.
• Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yaitu SPMT merupakan dokumen yang menandakan bahwa PPPK mulai melaksanakan tugasnya.

Gaji pertama nantinya akan diterima setelah SPMT diterbitkan dan waktu pembayaran gaji bergantung pada tanggal mulai tugas PPPK.

Apabila SPMT diterbitkan pada tanggal 1 bulan berjalan, maka gaji akan dibayarkan di bulan yang sama. Akan tetapi jika SPMT diterbitkan setelah tanggal 1, maka pembayaran gaji akan dilakukan pada bulan berikutnya.

10 Tunjangan PPPK

Gaji PPPK terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan dan pemotongan tertentu.

Berikut ini 10 tunjangan yang berhak diterima oleh PPPK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2020 yaitu enam tunjangan umum dan empat tunjangan khusus.

1. Tunjangan Suami/Istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Berlaku hanya untuk satu pasangan sah (jika PPPK memiliki lebih dari satu pasangan, tunjangan hanya diberikan untuk satu istri/suami). Dibayarkan setelah PPPK melaporkan status pernikahan dengan melampirkan akta nikah.
2. Tunjangan Anak besarnya 2% dari gaji pokok per anak, maksimal untuk dua anak. Hanya untuk anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang tercantum di KK. Dengan syarat belum menikah, belum punya penghasilan sendiri dan masih dalam tanggungan PPPK yang diberikan hingga usia 21 tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga 25 tahun jika  masih berstatus mahasiswa atau sedang menempuh pendidikan minimal 1 tahun.
3. Tunjangan Pangan (tunjangan beras), setiap anggota keluarga (maksimal 4 orang) mendapat 10 kg beras per bulan dan diberikan dalam bentuk uang yang dihitung berdasarkan harga beras Bulog.
4. Tunjangan Umum diberikan kepada PPPK yang tidak memiliki tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan lainnya yang setara dengan jabatan.
5. Tunjangan Jabatan Struktural atau Fungsional diberikan kepada PPPK sesuai dengan jenjang jabatannya.
6. Tunjangan yang Dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan yaitu diberikan kepada PPPK yang memiliki tanggung jawab khusus yang disetarakan dengan jabatan tertentu.
7. Tunjangan Khusus Provinsi Papua diberikan kepada PPPK yang bertugas di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bentuk kompensasi atas kondisi geografis dan sosial di daerah tersebut.
8. Tunjangan Pengabdian di Wilayah Terpencil diberikan kepada PPPK yang bertugas di daerah terpencil atau sulit dijangkau dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
9. Tunjangan Kompensasi Risiko yaitu PPPK yang bertugas di lingkungan kerja dengan risiko tinggi, seperti bidang kesehatan atau pekerjaan yang berbahaya, berhak menerima tunjangan ini.
10. Tunjangan Pembulatan yaitu tunjangan kecil yang diberikan untuk menyesuaikan jumlah total gaji dan tunjangan agar lebih mudah dalam proses administrasi pembayaran.

Pemotongan Gaji Dan Tunjangan PPPK

Nantinya setiap gaji dan tunjangan PPPK yang akan diterima akan mendapatkan pemotongan, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh), dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Iuran Kesehatan, dipotong untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dipotong untuk dana pensiun atau jaminan hari tua bagi PPPK.
4. Potongan untuk Pihak Ketiga, termasuk potongan untuk beras Bulog jika tunjangan beras diberikan dalam bentuk natura, serta potongan lain seperti sewa rumah dinas dan hutang kepada negara jika ada.

PPPK berhak menerima gaji pokoknya dan 10 jenis tunjangan yang terdiri dari enam tunjangan umum dan empat tunjangan khusus.

Gaji dan tunjangan hanya akan dibayarkan setelah penandatanganan kontrak, penerbitan SK, dan terbitnya SPMT.

Proses pencairan untuk gaji PPPK pertama ini sangat bergantung pada tanggal SPMT. Sehingga penting bagi PPPK untuk memastikan semua administrasi telah selesai tepat waktu.