Kriteria Sekolah Swasta Di Jakarta yang Akan Digratiskan SPP Dan Uang Pangkal Pada 2025
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 22:17 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Mulai tahun 2025, beberapa sekolah swasta di DKI Jakarta dikabarkan akan gratis. Nantinya kebijakan ini akan berlaku dari tingkatan sekolah SD hingga SMA/SMK.
Nantinya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang pangkal di awal pendaftaran akan digratiskan.
“Pembiayaan oleh pemerintah bagi anak-anak yang bersekolah di swasta terdiri dari SPP, uang pangkal atau uang pada saat awal masuk ke jenjang tertentu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo, dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).
Selain itu, akan ada penerapan biaya kegiatan pembelajaran yang turut disesuaikan. Nantinya kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan hasil kajian.
“Lalu pemenuhan dasar pendidikan untuk peserta didik berupa seragam, sepatu, tas dan alat tulis yang diperlukan,” ujarnya.
Meski begitu, pembebasan biaya ini tak diberlakukan untuk semua sekolah. Menurutnya sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya.
Hanya sekolah swasta yang berstatus klaster 1 sampai 3 yang akan jadi sasaran pemerintah.
Sementara itu, sekolah swasta klaster 4 dan 5 tidak akan jadi sasaran karena kualitasnya sudah elit.
Ada beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sekolahan. Salah satunya bersedia bekerjasama dengan pemerintah, selain itu ada beberapa sebagai berikut:
Namun hingga saat ini, Purwosusilo belum memberikan informasi detail terkait sekolah mana saja yang akan ditunjuk menjadi target program ini.
“Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12,” katanya.
Rangkuman AI sedang dibuat…
