Pelari Wajib Tahu! Strava Premium Kini Resmi Dikenai PPN 11 Persen, Pengguna Gratis Tetap Aman
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 20:18 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID- Kabar penting bagi para pelari, pesepeda, hingga pegiat olahraga yang menggunakan aplikasi Strava.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk Strava Inc. sebagai salah satu pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia.
Dengan penunjukan tersebut, layanan Strava Premium (Subscription) kini dikenai PPN sebesar 11 persen.
Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi seluruh pengguna Strava. Pengguna yang memanfaatkan layanan gratis (free version) tidak akan dikenai PPN karena tidak melakukan transaksi pembelian layanan digital yang menjadi objek pajak.
DJP menegaskan bahwa PPN dikenakan atas transaksi pembelian layanan digital berbayar yang dilakukan pengguna di Indonesia.
Artinya, hanya pelanggan Strava Premium yang akan melihat tambahan PPN pada tagihan langganannya.
Sebagai ilustrasi, apabila biaya langganan Strava Premium sebesar Rp50.000 per bulan, maka setelah dikenai PPN 11 persen, total pembayaran menjadi sekitar Rp55.500.
Besaran akhir dapat menyesuaikan harga paket yang dipilih dan ketentuan penagihan dari Strava.
Penunjukan Strava merupakan bagian dari langkah pemerintah memperluas cakupan pemungutan PPN atas layanan digital luar negeri yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia.
Pada periode Mei 2026, DJP menunjuk tujuh perusahaan digital baru sebagai pemungut PPN PMSE.
Selain Strava, perusahaan lain yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council Inc., dan PLAUD LLC.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan penambahan pemungut PPN PMSE dilakukan agar sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang terus berkembang.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menciptakan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang efektif, adil, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.
Hingga akhir Mei 2026, DJP telah menunjuk 271 pelaku PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, 233 perusahaan telah aktif memungut dan menyetorkan PPN kepada negara, dengan total penerimaan mencapai Rp40,55 triliun.
Bagi masyarakat yang hanya menggunakan Strava versi gratis untuk mencatat aktivitas lari, bersepeda, berjalan kaki, atau olahraga lainnya, kebijakan ini tidak memberikan tambahan biaya apa pun.
PPN hanya muncul ketika pengguna membeli layanan premium atau fitur berbayar yang disediakan Strava.
Rangkuman AI sedang dibuat…
