Pemprov DKI Jakarta Bakal Batasi Satu Alamat Rumah Maksimal di Huni Tiga KK
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 23:22 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pembenahan administrasi kependudukan. Salah satu langkah yang diambil adalah membatasi jumlah kepala keluarga (KK) yang dapat tinggal di satu alamat rumah.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengungkapkan bahwa pembatasan ini merupakan tindak lanjut dari temuan bahwa beberapa alamat rumah di Jakarta dihuni oleh 13 hingga 15 KK. Bahkan, ada rumah yang menampung hingga 6 atau 9 kepala keluarga.
Selain itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, jumlah penduduk ber-KTP Jakarta dan menetap di Jakarta hanya 8,5 juta orang, sementara total penduduk di Jakarta mencapai belasan juta orang.
“Kita sepakati agar satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga,” kata Joko, Seperti dikutip dari antara, Senin (19/05/2024).
Meskipun langkah ini dianggap luar biasa, namun diharapkan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Dalam upaya menangani pendatang, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitarnya seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan.
“Data administrasi kependudukan harus tepat agar program bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan, dan subsidi transportasi, dapat tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan”, Tambah Joko
Rangkuman AI sedang dibuat…
