Pramono Anung Apresiasi Aksi Greenpeace di Bundaran HI, Tegaskan Pentingnya Demokrasi!



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengapresiasi aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dihormati.
Pramono menyampaikan tanggapannya saat menghadiri Jakarta Film Summit 2026 di Jakarta Pusat.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.
“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi,” kata Pramono.
Meski menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, Pramono mengingatkan agar setiap aksi tetap memperhatikan ketertiban umum.
Ia berharap kegiatan demonstrasi tidak sampai mengganggu kenyamanan maupun aktivitas masyarakat di Ibu Kota.
“Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran HI berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan spanduk berukuran besar di kawasan Monumen Selamat Datang.
Pesan yang disampaikan menyoroti persoalan lingkungan, ancaman krisis iklim, serta meningkatnya beban biaya hidup masyarakat.
Salah satu pesan yang dibawa Greenpeace berbunyi, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.” Terdapat pula pesan kritik, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah agar memberikan perhatian lebih serius terhadap penanganan krisis iklim dan berbagai persoalan ekologis yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Greenpeace juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius.
Kritik tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi lingkungan itu untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain menanggapi aksi Greenpeace, Pramono turut menyampaikan harapannya terhadap rangkaian demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan melibatkan sejumlah elemen masyarakat yang menyampaikan kritik serta tuntutan terkait berbagai persoalan nasional.
Pramono berharap seluruh rangkaian demonstrasi dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat perlu diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bersama.
Menurutnya, aspirasi masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan persoalan yang disampaikan.
Dengan demikian, penyampaian kritik melalui demonstrasi diharapkan dapat menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang konstruktif tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban di ruang publik.
Sikap Pramono tersebut menegaskan dua hal penting dalam kehidupan demokrasi: penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban bersama untuk menjaga ketertiban umum.
Rangkuman AI sedang dibuat…