Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat 2026/2027 Dimulai, Tanpa Pendaftaran Umum!

HAIJAKARTA.ID- Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat 2026/2027 dimulai, program ini difokuskan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa mekanisme rekrutmen tahun ini tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.

Sebaliknya, pemerintah menggunakan metode “jemput bola” dengan mendatangi langsung calon siswa ke lapangan.

“Tidak ada pendaftaran. Semua calon siswa akan dijangkau langsung oleh petugas,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta.

Pendekatan Jemput Bola untuk Jangkau Anak Rentan

Metode penjangkauan ini menjadi strategi baru pemerintah untuk memastikan anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan tetap bisa terfasilitasi.

Petugas dari Kemensos akan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial daerah, unsur pendidikan, hingga Badan Pusat Statistik.

Tim akan turun langsung ke lapangan untuk:

• Memverifikasi kondisi ekonomi keluarga
• Memastikan persetujuan orang tua
• Menilai kelayakan calon siswa

Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu mengatasi kendala klasik seperti keterbatasan informasi, hambatan ekonomi, hingga rasa ragu masyarakat untuk mendaftar sekolah.

Berbasis Data DTSEN, Prioritaskan yang Paling Membutuhkan

Dalam proses seleksi, pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

polSasaran utama program ini adalah keluarga yang berada pada kategori desil 1 dan 2, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Adapun kriteria anak yang menjadi prioritas meliputi:

• Anak yang belum pernah sekolah
• Anak putus sekolah
• Anak yang berisiko putus sekolah

“Prinsip utama kami adalah memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan,” tegas Gus Ipul.

Dilarang Titipan, Seleksi Harus Bersih dari KKN

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam proses rekrutmen. Gus Ipul secara tegas melarang adanya praktik titipan, suap, maupun intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, seluruh proses harus berjalan transparan dan sesuai aturan. Bahkan pejabat sekalipun tidak diperbolehkan menitipkan calon siswa.

“Kemensos, kepala daerah, hingga aparat di tingkat bawah tidak boleh melakukan titipan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan seperti manipulasi data yang harus diwaspadai oleh seluruh pihak yang terlibat.

Lingkungan Sekolah Harus Aman dan Bebas Kekerasan

Selain seleksi siswa, pemerintah juga memberi perhatian serius pada lingkungan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Ia memastikan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran, termasuk kekerasan fisik maupun seksual.

“Jika terjadi pelanggaran, tindakan tegas akan langsung diambil, bahkan tanpa peringatan,” jelasnya.

Selain itu, nilai toleransi dan suasana damai menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia.

Dengan pendekatan aktif dari pemerintah, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan tidak lagi tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.