Resmi! Daftar Aplikasi Wajib Blokir Akun Anak Berlaku Mulai Besok 28 Maret 2026
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 21:33 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, daftar aplikasi wajib blokir akun anak mulai diberlakukan pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Aturan ini mewajibkan sejumlah platform digital untuk menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai langkah memperkuat keamanan anak di internet.
Dalam tahap awal implementasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan delapan platform besar yang dinilai memiliki risiko tinggi bagi anak.
Berikut daftar aplikasi wajib blokir akun anak:
Platform-platform tersebut diwajibkan untuk melakukan pemblokiran atau penonaktifan akun anak sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi baru.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak.
PP Tunas sendiri telah ditetapkan sejak 6 Maret 2026, sebelum akhirnya resmi diterapkan pada 28 Maret 2026.
Dengan adanya daftar aplikasi wajib blokir akun anak, pemerintah berharap risiko paparan konten negatif, eksploitasi, hingga kecanduan digital pada anak dapat ditekan.
Selain itu, langkah ini juga mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola pengguna di bawah umur.
Meski bertujuan baik, kebijakan ini diprediksi menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait verifikasi usia pengguna.
Beberapa platform dinilai perlu memperkuat sistem identifikasi agar dapat memastikan pengguna yang terdaftar benar-benar sesuai dengan ketentuan usia.
Namun demikian, kehadiran aturan ini tetap menjadi langkah penting dalam melindungi generasi muda di era digital.
Rangkuman AI sedang dibuat…
