News
Kritik Aturan ASN Boleh Poligami, Komnas Perempuan: Itu Masuk KDRT
HAIJAKARTA. ID – Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian tengah ramai diperbincangkan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa hal ini memiliki unsur diskriminasi. Aturan ASN Boleh Poligami Ketua Komnas Perempuan, Andy Yetriyani, menyoroti bahwa alasan-alasan yang diperbolehkan untuk berpoligami dalam […]
