Ubah Ribuan Bus Transjakarta Jadi Bus Listrik, Pemprov DKI Jakarta Butuh Anggaran Rp 5,07 Triliun!

HAIJAKARTA.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadapi tantangan pembiayaan besar dalam upaya mengubah armada Transjakarta menjadi kendaraan ramah lingkungan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk elektrifikasi bus Transjakarta mencapai Rp 5,07 triliun.

Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu tantangan utama yang harus diperhitungkan Pemprov DKI Jakarta dalam merealisasikan transformasi transportasi publik menuju sistem yang lebih rendah emisi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, jumlah armada Transjakarta yang beroperasi di Ibu Kota telah melampaui 3.782 unit.

Namun, dari keseluruhan armada tersebut, baru sekitar 500 bus yang telah menggunakan tenaga listrik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses peralihan menuju transportasi berbasis energi bersih masih membutuhkan investasi besar, baik untuk pengadaan kendaraan maupun pengembangan ekosistem pendukungnya.

Elektrifikasi Bus Jadi Langkah Menuju Transportasi Rendah Emisi

Transformasi armada Transjakarta menjadi kendaraan ramah lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengurangan emisi dari sektor transportasi di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penggunaan teknologi kendaraan yang lebih bersih, termasuk bus listrik, kendaraan hibrida, hingga teknologi berbahan bakar hidrogen.

Peralihan tersebut diharapkan dapat membantu menekan emisi yang dihasilkan kendaraan operasional transportasi umum.

Selain itu, modernisasi armada juga menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Meski demikian, besarnya kebutuhan anggaran membuat pelaksanaan program elektrifikasi perlu didukung perencanaan pembiayaan yang matang.

Pemprov DKI harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar program tersebut dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan lainnya.

Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Elektrifikasi Bus

Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa penggantian bus konvensional menjadi bus listrik bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta.

Upaya memperbaiki kualitas udara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai sumber emisi.

Selain transportasi, aktivitas industri dan pembangkit listrik yang masih menggunakan batu bara juga menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian.

Karena itu, kebijakan pengendalian pencemaran udara membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pengawasan terhadap sumber emisi dan penerapan kebijakan lingkungan yang konsisten.

Elektrifikasi armada Transjakarta dapat menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut, tetapi hasilnya akan lebih optimal apabila disertai pengendalian emisi dari sektor lain.

Tantangan Pembiayaan dan Infrastruktur

Kebutuhan dana sebesar Rp 5,07 triliun memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mempercepat transisi energi pada transportasi publik Jakarta.

Selain pengadaan bus, elektrifikasi armada secara luas juga perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas pengisian daya, pemeliharaan kendaraan, kapasitas jaringan listrik, serta pengaturan operasional di berbagai rute.

Dengan jumlah armada yang mencapai ribuan unit, pelaksanaan program secara bertahap dapat menjadi salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan target pemerintah dan ketersediaan anggaran.

Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bus listrik yang beroperasi, tetapi juga oleh efektivitas pengurangan emisi, kesiapan infrastruktur, dan keberlanjutan pembiayaannya.

Transformasi Transjakarta menuju armada yang lebih ramah lingkungan diharapkan dapat mendukung perbaikan kualitas udara sekaligus memperkuat peran transportasi publik dalam pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.