Waka DPRD DKI Dukung Sekolah Swasta Gratis di Jakarta: Tidak Boleh Ada Lagi Ijazah Tertahan

HAIJAKARTA.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyambut positif program sekolah swasta gratis yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Saat ini, jumlah sekolah swasta yang digratiskan di Jakarta telah mencapai 103 sekolah.

Menurut Baco, kebijakan terebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah hingga kasus ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Hal itu disampaika Baco saat membuka diskusi publik terkait pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta.

“Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang,” kata Baco pada Jumat, (15/5/2026).

Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan Jakarta, terlebih saat ibu kota tengah mendorong diri menjadi kota global.

Jakarta Tak Bisa Jadi Kota Global Jika Pendidikan Tertinggal, Tidak Boleh Ada Lagi Ijazah Tertahan

Baco menjelaskan ambisi Jakarta menjadi kota global tidak akan tercapai apabila kualitas sumber daya manusia masih rendah.

“Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak persoalan pendidikan yang belum terselesaikan di Jakarta. Mulai dari anak yang berhenti sekolah karena kesulitan ekonomi hingga ijazah yang tertahan akibat tunggakan biaya.

“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” tegasnya.

Menurut Baco, solisi paling realistis untuk mengatasi persoalan tersebut adalah menghadiri program sekolah swasta gratis secara luas.

“Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain,” katanya.

“Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi,” imbuhnya.

Pemprov DKI Gelontarkan Rp 253,6 Miliar untuk 103 Sekolah Gratis

Dalam kesempatan itu, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar yang disebut selalu mendukung kebijakan pemerintah selema bertujuan untuk pembangunan masyarakat.

“Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tertentu untuk perbaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253,6 miliar untuk menandai program 103 sekolah swasta gratis.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan program tersebut diajukan untuk memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp 253.625.139.600,” kata Nahdiana.

Ia menambahkan, sekolah swasta yang dipilih dalam program ini telah melalui sejumlah kriteria ketat agar bantuan tepat sasaran.

“Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” pungkasnya.