Wikimedia Bakal Diblokir Komdigi Minggu ini, Apa Dampaknya?



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Kabar mengenai Wikimedia bakal diblokir Komdigi menjadi sorotan publik setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation terkait kepatuhan regulasi di Indonesia.
Jika tidak memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, maka layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia, berpotensi tidak dapat diakses mulai Jumat (20/4/2026).
Isu Wikimedia bakal diblokir Komdigi ini pun memicu perhatian luas dari pengguna internet di Tanah Air.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan aturan yang berlaku di ruang digital.
Ia menyampaikan bahwa seluruh platform digital wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, termasuk kewajiban pendaftaran sebagai PSE.
“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Wikimedia bakal diblokir Komdigi jika tidak segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai batas waktu yang diberikan.
Komdigi sebelumnya telah memberikan pemberitahuan kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025. Bahkan, permintaan perpanjangan waktu juga telah dipenuhi oleh pemerintah.
Namun hingga kini, Wikimedia disebut belum menyelesaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tenggat tambahan selama tujuh hari sebagai kesempatan terakhir.
Alexander menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil apabila tidak ada kepatuhan dari pihak Wikimedia.
“Dalam perpanjangan waktu terakhir selama tujuh hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan. Jika tetap tidak patuh terhadap hukum di Indonesia, maka langkah tegas berupa pemblokiran akan dilakukan,” tuturnya.
Jika Wikimedia bakal diblokir Komdigi benar-benar terjadi, maka akses terhadap berbagai layanan seperti Wikipedia akan terhenti di Indonesia.
Hal ini berpotensi berdampak pada masyarakat, terutama pelajar dan akademisi yang selama ini mengandalkan platform tersebut sebagai sumber informasi.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih tertib dan teratur.
Kasus Wikimedia bakal diblokir Komdigi menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus terhadap platform global.
Semua penyelenggara sistem elektronik diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan platform digital serta memberikan perlindungan bagi pengguna internet di dalam negeri.
Rangkuman AI sedang dibuat…