5 Risiko yang Terjadi Jika DPR Bubar, Ini Kata Pengamat!

HAIJAKARTA.ID – Isu pembubaran DPR kembali mencuat di tengah publik dan memicu gelombang kemarahan yang berujung pada aksi demonstrasi.

Pemicu utamanya adalah kebijakan tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR yang dinilai sangat tidak pantas, apalagi ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang dalam situasi sulit.

Wacana ini memang menuai dukungan dari sebagian kalangan, namun tidak sedikit pihak yang mengingatkan akan dampak seriusnya terutama pada masyarakat.

5 Risiko yang Terjadi Jika DPR Bubar

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menekankan bahwa ada berbagai risiko yang terjadi jika DPR bubar, mulai dari kekosongan legislatif hingga ancaman terhadap demokrasi.

Menurut Cecep, DPR memiliki fungsi krusial dalam demokrasi, mulai dari membuat undang-undang, menyetujui anggaran, hingga mengawasi pemerintah.

Jika benar-benar dibubarkan, maka ada beberapa konsekuensi serius yang dapat muncul.

Inilah resiko-resiko yang bakal muncul diantaranya adalah:

1. Kekosongan Kekuasaan Legislatif

Risiko yang terjadi jika DPR bubar adalah hilangnya salah satu pilar negara modern, yaitu legislatif.

Cecep menilai, tanpa DPR, negara bisa masuk dalam krisis konstitusional karena tidak ada lembaga yang menyeimbangkan kekuasaan pemerintah.

2. Dominasi Eksekutif

Jika DPR tidak ada, seluruh kewenangan beralih ke tangan eksekutif.

Presiden berpotensi menjadi penguasa absolut karena tidak ada lembaga yang melakukan kontrol. Menurut Cecep, hal ini bisa mengorbankan masa depan demokrasi.

3. Hilangnya Fungsi Pengawasan

Tanpa DPR, fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah hilang.

Padahal, lembaga legislatif berperan penting untuk memastikan penggunaan anggaran dan kebijakan negara berjalan sesuai aturan.

4. Munculnya Lembaga Alternatif

Risiko yang terjadi jika DPR bubar berikutnya adalah kemungkinan munculnya lembaga perwakilan baru yang sifatnya ad hoc.

Cecep menyebut, hal ini bisa dianggap solusi sementara, tetapi juga berpotensi rawan manipulasi elite.

5. Krisis Legitimasi Politik

Pembubaran DPR dapat menimbulkan krisis legitimasi besar.

Masyarakat mungkin menuntut bentuk perwakilan baru, namun tanpa dasar konstitusional yang jelas, negara justru bisa terjebak dalam ketidakpastian politik.

Peran Penting DPR dalam Demokrasi

Cecep menekankan, suka atau tidak, keberadaan parlemen dan partai politik tetap dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Oleh karena itu, meski wacana pembubaran DPR muncul sebagai respons atas kebijakan kontroversial, ada risiko yang terjadi jika DPR bubar yang justru bisa lebih berbahaya bagi masa depan bangsa.