Alasan Prabowo Cabut 4 Izin Pertambangan Nikel di Raja Ampat, PT Gag Nikel Masih Bertahan

HAIJAKARTA.ID – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan pencabutan terkait pertambangan niken di Raja Ampat.

Seperti ini alasan Prabowo cabut 4 izin pertambangan Nikel di Raja Ampat, Papua Barat.

Keputusan ini diumumkan resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa (10/6/2025).

“Presiden memimpin rapat terbatas dan menyetujui pencabutan izin untuk empat perusahaan tambang di Raja Ampat,” ujar Prasetyo.

Daftar Perusahaan yang Dicabut Izinnya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merinci empat perusahaan yang dicabut izinnya, yaitu:

1. PT Kawei Sejahtera Mining

2. PT Mulia Raymond Perkasa

3. PT Anugerah Surya Pratama

4. PT Nurham

Sementara itu, izin PT Gag Nikel tetap dipertahankan karena dianggap memenuhi ketentuan lingkungan dan teknis.

Alasan Prabowo Cabut 4 Izin Pertambangan Nikel di Raja Ampat

Menurut Bahlil, PT Gag Nikel tetap beroperasi karena telah melalui evaluasi menyeluruh dan tidak ditemukan pelanggaran.

“Setelah dicek langsung di lapangan, operasional PT Gag Nikel sesuai dengan dokumen amdal,” jelasnya.

Bahlil juga menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki Kontrak Karya (KK) sejak 1998, dan telah menjalani proses eksplorasi serta produksi secara legal.

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, menilai pencabutan empat IUP merupakan langkah awal yang positif.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya juga mencabut semua izin pertambangan di Raja Ampat demi perlindungan penuh.

“Kami ingin keputusan ini diperkuat dengan Keppres agar mengikat secara hukum dan terbuka untuk publik,” kata Kiki.

Alasan Pencabutan 4 IUP oleh Presiden Prabowo:

1. Hasil Evaluasi Lingkungan

Tinjauan dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan penerima IUP telah melakukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan.

2. Temuan di Lapangan

Pemerintah melakukan pengecekan langsung ke lokasi, dan kawasan yang ditambang dinilai sebagai wilayah yang harus dilindungi karena penting bagi kelestarian biota laut dan konservasi alam.

3. Komitmen Menjaga Raja Ampat

Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia

. Aktivitas yang merusak lingkungan di wilayah ini akan dihentikan demi menjaga kelestariannya.

4. Masukan dari Warga Lokal

Pencabutan izin juga didasari oleh aspirasi masyarakat Papua Barat yang tinggal di sekitar area tambang, yang mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

Kritik terhadap Keputusan Pemerintah

Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bhaktiar, menilai keputusan mencabut hanya empat izin tambang dapat menimbulkan kecemburuan

. Ia menyarankan agar semua izin, termasuk PT Gag Nikel, dicabut demi keadilan dan perlindungan alam.

“Meskipun keputusan ini tepat, akan lebih baik jika seluruh kegiatan tambang di Raja Ampat dihentikan,” ujarnya.

Aspek Hukum dan Investasi

Bisman menjelaskan bahwa secara hukum, pemerintah memiliki dasar kuat untuk mencabut seluruh izin di wilayah khusus seperti Raja Ampat.

Ia juga menegaskan bahwa pencabutan ini tidak akan berdampak besar pada investasi karena kawasan tersebut adalah wilayah konservasi.

Greenpeace dan Pushep mendorong pemerintah untuk mengevaluasi semua izin tambang, terutama di pulau-pulau kecil yang rawan terhadap kerusakan ekologis.

Mereka menuntut agar aspek lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan pertambangan.