Aturan Pembelian BBM Pertalite dan Solar Terbaru 1 April 2026, Maksimal 50 Liter per Hari
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 23:18 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah resmi menetapkan aturan pembelian BBM Pertalite dan Solar guna memastikan distribusi bahan bakar subsidi lebih tepat sasaran.
Kebijakan ini mengatur batas maksimal pembelian harian berdasarkan jenis kendaraan.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya pengendalian konsumsi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan serta tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dalam kebijakan terbaru, pemerintah membedakan aturan pembelian antara BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite.
Untuk BBM jenis Solar, pembatasan ditetapkan lebih rinci sesuai kategori kendaraan:
Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi Solar subsidi lebih tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi dan layanan publik.
Sementara itu, aturan pembelian BBM Pertalite dan Solar untuk jenis Pertalite dibuat lebih sederhana.
Pembatasan ini diterapkan untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi di kalangan pengguna kendaraan pribadi maupun layanan umum.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pengawasan distribusi energi subsidi agar lebih adil dan efisien.
Dalam keterangannya, pemerintah menyampaikan bahwa pembatasan ini bertujuan agar penggunaan BBM subsidi tidak berlebihan dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Oleh karena itu, pembatasan ini dilakukan untuk memastikan BBM subsidi digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
Rangkuman AI sedang dibuat…
