Balik Nama Sertifikat Tanah Kini Maksimal 10 Hari, ATR/BPN Tegaskan Petugas yang Melanggar Bisa Dijatuhi Sanksi
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 20:18 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan standar layanan baru untuk mempercepat pengurusan administrasi pertanahan.
Mulai 17 Agustus 2026, proses balik nama sertifikat tanah ditargetkan selesai paling lama 10 hari kerja.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa batas waktu tersebut menjadi standar pelayanan nasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh kantor pertanahan.
Jika penyelesaian melebihi waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas terkait berpotensi dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
“Jika keterlambatan terjadi karena pelanggaran serius seperti praktik suap, sanksinya dapat berupa pemberhentian. Sementara apabila disebabkan kelalaian, sanksi dapat berupa pembinaan, penurunan jabatan, hingga mutasi sesuai ketentuan disiplin aparatur,” ujar Nusron Wahid.
Dalam skema baru tersebut, keseluruhan proses dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:
Dengan pembagian waktu tersebut, total proses administrasi ditargetkan tidak melebihi 10 hari kerja sejak seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
Selain mempercepat proses balik nama, ATR/BPN juga menetapkan standar baru untuk layanan pengukuran tanah.
Pengukuran bidang tanah ditargetkan selesai paling lama 7 hari sejak permohonan diterima. Setelah proses pengukuran selesai, pembuatan gambar ukur ditetapkan maksimal 5 hari kerja.
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam mengurus berbagai layanan di kantor pertanahan.
Pemerintah berharap standar pelayanan baru tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat kepastian hukum kepemilikan tanah, sekaligus mengurangi praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses administrasi pertanahan.
Masyarakat juga diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Apabila pelayanan tidak sesuai standar tanpa alasan yang jelas, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN maupun kantor pertanahan setempat agar dapat segera ditindaklanjuti.
Penerapan target penyelesaian layanan ini menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi di lingkungan ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Rangkuman AI sedang dibuat…
