BPJS untuk Hewan Masih Digodok Dinas KPKP Jakarta, Ini Bocoran Fasilitasnya!



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Gagasan mengenai BPJS untuk hewan mencuat di Jakarta dan sedang dikaji oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI.
Meski masih berupa wacana, konsep ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kesehatan hewan peliharaan, khususnya milik warga tidak mampu.
Kepala Dinas KPKP Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa istilah BPJS untuk hewan sebenarnya hanyalah sebutan populer untuk memudahkan pemahaman publik, bukan nama resmi dari program tersebut.
“Program ini masih dalam tahap gagasan awal. Kami perlu melakukan kajian lebih mendalam karena melibatkan banyak pemangku kepentingan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Pusat Pelatihan Seni Budaya Pondok Kelapa, Selasa (10/6/2025).
Dalam keterangannya, Hasudungan menyampaikan bahwa layanan ini nantinya tidak hanya mencakup sterilisasi, tetapi juga meliputi pengobatan, operasi, dan tindakan medis lainnya.
Tujuannya adalah memberi subsidi layanan kesehatan bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.
Ia menambahkan, pelayanan medis tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat yang merawat hewan terlantar atau yang diselamatkan dari jalanan.
Dukungan terhadap BPJS untuk hewan datang dari DPRD DKI Jakarta.
Hardiyanto Kenneth, anggota Komisi C dari Fraksi PDI-P, menyatakan bahwa banyak pemilik hewan peliharaan bukan berasal dari kalangan mampu.
Bahkan, sebagian besar dari mereka adalah individu atau komunitas penyelamat hewan liar.
“Banyak yang merawat anjing dan kucing liar dari hasil rescue. Mereka ini pejuang garis depan dalam perlindungan hewan domestik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
Ia menilai, keberadaan program ini sangat penting agar mereka tak terbebani biaya perawatan hewan yang tinggi. Kenneth juga berharap agar Puskeswan Ragunan bisa menjadi pusat pelayanan hewan nasional yang profesional dan modern.
Rencana ini juga akan dibarengi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip yang akan mempermudah pendataan dan layanan.
Sistem ini diharapkan dapat memastikan setiap hewan memiliki rekam medis dan identitas yang jelas.
“Kami ingin Puskeswan Ragunan jadi rujukan utama pelayanan kesehatan hewan, bahkan bisa berstandar internasional,” ujar Kenneth menyampaikan tantangan kepada Hasudungan.
Rangkuman AI sedang dibuat…