Catat! Guru Swasta Bisa Daftar Seleksi PPPK 2024 dengan Penuhi Syarat Wajib Ini
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 00:45 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID- Guru swasta bisa daftar seleksi PPPK 2024 dengan penuhi syarat wajib berikut!
Kabik baik bagi para guru swasta di Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahap kedua pada tahun 2024.
Kesempatan ini sangat dinantikan karena para guru tidak hanya mendapatkan status yang lebih stabil, namun juga kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, serta kepastian jenjang karier yang lebih jelas.
Untuk bisa mengikuti seleksi PPPK tahap kedua ini pemerintah menetapkan satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap guru swasta, yakni melampirkan surat izin dari yayasan tempat mereka mengajar.
Menurut Nunuk Suryani, pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru, surat izin dari yayasan ini sangat penting.
Hal ini diperlukan karena para guru swasta yang berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) memiliki keterikatan dengan lembaga atau yayasan tempat mereka bekerja.
Oleh sebab itu, jika mereka hendak mengikuti seleksi PPPK dan berpotensi menjadi ASN, sangat diharapkan agar mereka terlebih dahulu mengantongi izin dari ketua yayasan.
Nunuk menyampaikan bahwa ketentuan ini dibuat agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta yang tentunya sangat membutuhkan keberadaan para guru tersebut.
Persyaratan surat izin ini bukanlah hal baru, melainkan sudah berlaku sejak beberapa tahun terakhir.
Namun, pengajuan izin tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi guru swasta, karena tidak semua yayasan bersedia memberikan izin dengan mudah.
Beberapa yayasan mungkin merasa keberatan untuk mengizinkan para guru mereka mengikuti seleksi PPPK karena khawatir kehilangan tenaga pengajar yang telah berkontribusi lama bagi sekolah.
Dengan demikian, pemerintah berharap agar para guru swasta yang memang berminat untuk mengikuti seleksi ini segera melakukan langkah awal dengan mengajukan surat izin dari yayasan tempat mereka bekerja sehingga Ketika pendaftaran dimulai seluruh persyaratan administrasi sudah lengkap.
Pemerintah menyadari bahwa jika semua guru swasta diperkenankan menjadi ASN tanpa adanya kontrol yang baik, sekolah-sekolah swasta di Indonesia bisa mengalami penurunan jumlah tenaga pengajar yang signifikan.
Walaupun beberapa pihak menganggap ini sebagai hambatan, sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tenaga pengajar di lembaga-lembaga pendidikan swasta.
Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa-siswa di sekolah swasta, yang tentunya akan berakibat pada kondisi pendidikan nasional secara keseluruhan.
Untuk itu, bagi para guru swasta yang bercita-cita menjadi ASN dan mengikuti seleksi PPPK tahap kedua, sangat penting agar mereka tidak menunda-nunda proses pengurusan surat izin ini.
Dengan mendapatkan surat izin dari pihak yayasan sedini mungkin, mereka akan memiliki kesiapan yang lebih baik ketika seleksi PPPK resmi dibuka.
Hal ini diharapkan akan membantu para guru swasta untuk melalui proses seleksi dengan lebih lancar, sekaligus memastikan bahwa keberangkatan mereka ke posisi ASN tidak akan berdampak negatif bagi sekolah-sekolah swasta yang telah lama mereka layani.
Rangkuman AI sedang dibuat…
