DPRD DKI Minta DKI Kelengkapan Dokumen Lelang 417 Bus TransJakarta
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 00:19 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melengkapi dokumen terkait penghapusan dan lelang 417 unit bus TransJakarta yang sudah tidak laik operasi.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, mengatakan kelengkapan dokumen TransJakarta ini penting untuk memastikan proses penghapusan aset dan lelang berjalan sesuai aturan dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
“Kita minta data-data, surat-surat mereka, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diserahkan kepada kita data-data itu,” kata Rasyidi saat berada di lokasi, Jumat (17/5/2024).
Beberapa bus TransJakarta yang akan dihapus ini memiliki riwayat pengadaan bermasalah dan tersangkut hukum.
Oleh karena itu, Komisi C DPRD tidak akan memberikan rekomendasi persetujuan lelang sebelum dokumen lengkap diterima.
“Ini akan terus berproses sampai nanti anggota DPRD ini yakin terhadap permintaan mereka itu, baru kita sampaikan kepada Ketua DPRD,” ucapnya.
Saat ini, 417 bus TransJakarta yang sudah tidak beroperasi terparkir di beberapa depo di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Kondisi bus-bus tersebut sudah tidak memungkinkan untuk dioperasikan dan perlu segera dihapuskan.
Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ismanto, memastikan pihaknya akan segera menyiapkan dokumen yang diminta oleh Komisi C.
“Berkaitan dengan yang dibahas dalam proses penghapusan aset ini, mengenai dokumen-dokumen dapat kami upayakan dalam waktu yang tidak lama sehingga proses-proses itu akan kami sampaikan ke Komisi C,” ujar Ismanto.
Kepala Tata Usaha Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Yusrizal Syah, mengungkapkan 417 bus yang akan dilelang ini merupakan hasil pengadaan dari tahun 2003 hingga 2013, dan digunakan untuk Koridor 1 rute Blok M-Jakarta Kota.
“Terhadap 417 unit ini merupakan rangkaian pengadaan Pemprov DKI Jakarta, yakni Dinas Perhubungan dari tahun 2003 Busway Koridor 1 (Blok M-Jakarta Kota) sampai dengan (pengadaan) tahun 2013. 125 unit di antaranya dibeli pada tahun 2013,” ujar Yusrizal.
Rangkuman AI sedang dibuat…
