Ekonom Desak Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen di Tahun 2025, Begini Alasannya
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 00:29 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2024 mencapai angka 121,1, turun 2,4 poin dari bulan sebelumnya. Meski masih berada di zona optimis, angka ini merupakan level terendah dalam dua tahun terakhir.
Penurunan ini mendorong beberapa ekonom untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang dinilai dapat semakin melemahkan daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), M. Faisal, menilai bahwa pelemahan ini menjadi anomali di tengah kondisi ekonomi yang normal.
Menurut Faisal, penurunan ini menandakan adanya perlambatan konsumsi yang perlu diperhatikan, terutama jika pemerintah tetap berencana menaikkan PPN.
Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menyoroti tren deflasi selama lima bulan berturut-turut sebagai indikasi bahwa daya beli masyarakat tengah melemah. Ia memperingatkan bahwa rencana kenaikan PPN dapat berdampak besar pada konsumsi rumah tangga.
“Masih ada waktu untuk meninjau kenaikan PPN di tahun depan,” tegas Telisa.
Ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa penurunan IKK juga menggambarkan ketidakpastian pendapatan yang dirasakan masyarakat, terutama dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kenaikan biaya hidup.
Menurutnya, hal ini menambah ketidakamanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Yang ditakutkan PHK makin marak terjadi. Kenaikan PPN sangat berdampak kepada masyarakat, bisa menurunkan bahkan menjadikan lemah daya belinya,” katanya.
Rangkuman AI sedang dibuat…
