Gubernur Diminta Tetapkan UMP 2026 Sebelum 24 Desember 2025, Ini Aturan Terbarunya
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 20:17 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.
Permintaan ini menyusul telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Batas waktu tersebut bersifat khusus untuk penetapan UMP 2026.
Sebelumnya, merujuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, pengumuman UMP biasanya dilakukan paling lambat setiap 21 November.
“Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” demikian pernyataan Kemnaker dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025), dikutip dari Tribun News.
Dalam prosesnya, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah.
Hasil perhitungan tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi penetapan upah.
PP Pengupahan juga mengatur sejumlah kewenangan kepala daerah, di antaranya gubernur wajib menetapkan UMP dan memiliki opsi untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Selain itu, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Kemnaker menjelaskan, penyusunan PP Pengupahan telah melalui proses kajian dan pembahasan yang panjang.
Hasil pembahasan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo, termasuk terkait formula penghitungan UMP yang kini mengalami penyesuaian, terutama pada rentang nilai alfa.
“Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9,” jelas Kemnaker.
Alfa sendiri merupakan indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Nilai indeks ini ditetapkan dalam rentang tertentu, yakni 0,5–0,9. Sebagai perbandingan, pada aturan sebelumnya nilai alfa hanya berada di kisaran 0,1–0,3.
Rangkuman AI sedang dibuat…
