Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas PNS dan PPPK Terbaru, Berlaku di Seluruh Instansi
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 01:15 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Aturan baru mengenai jadwal penggunaan pakaian dinas PNS dan PPPK kini resmi diterapkan secara serentak di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Kebijakan ini hadir bukan hanya soal seragam, tetapi juga untuk menegaskan identitas aparatur negara agar terlihat profesional dan disiplin.
Berdasarkan ketentuan terbaru, ada tiga jenis pakaian dinas PNS dan PPPK yang diatur secara resmi, yaitu:
Sekretariat pemerintahan menegaskan bahwa penetapan jadwal penggunaan pakaian dinas PNS dan PPPK bertujuan untuk menyamakan identitas antar-aparatur negara.
Dengan adanya aturan ini, perbedaan status antara PNS dan PPPK di lingkungan kerja tidak lagi menimbulkan kesenjangan.
Menurut pejabat terkait, penyatuan aturan ini diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang lebih solid.
“Seragam yang sama menjadi simbol kesetaraan dan profesionalisme aparatur negara,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong terciptanya citra aparatur negara yang lebih berwibawa di mata masyarakat.
Kehadiran pakaian dinas PNS dan PPPK yang seragam memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem kerja yang disiplin, efisien, sekaligus mencerminkan penghargaan terhadap budaya lokal melalui penggunaan batik, tenun, maupun lurik.
Rangkuman AI sedang dibuat…
