Kemendagri Terima 737 Aduan soal Kepala Daerah Sepanjang 2025, Ini Rinciannya
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 01:16 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Sepanjang tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima ratusan laporan masyarakat tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh kepala daerah.
Inspektorat Jenderal Kemendagri melaporkan bahwa 737 laporan masyarakat tersebut telah diproses.
Pada Selasa, 25 November 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Ia menyatakan bahwa para kepala daerah terlibat dalam sebagian besar laporan viral.
“Telah dilaksanakan selama (tahun) 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat,” kata Bima Arya, dikutip dari Detik.
Bima kemudian menjelaskan beberapa contoh kasus yang masuk, seperti persoalan yang menimpa Bupati Indramayu, Bupati Pati, hingga Bupati Prabumulih.
Menurutnya, ketiga kasus itu menjadi perhatian publik karena cukup menyita perhatian.
Mulai dari Bupati Indramayu yang bepergian ke luar negeri tanpa izin, Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB hingga 250%, sampai Bupati Prabumulih yang memecat kepala sekolah.
“Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat,” lanjutnya.
Selain soal pengaduan, Bima Arya juga memaparkan tugas lain dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum).
Salah satunya adalah menyalurkan bantuan untuk partai politik.
Saat ini, Ditjen Polpum juga tengah mengkaji hubungan antara dana bantuan parpol dengan upaya memperkuat integritas partai politik.
“Di Polpum ini, pimpinan, juga dilakukan penguatan-penguatan pembinaan kepada ormas-ormas. Kemudian pembinaan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan bagi anak-anak muda, kalangan muda, revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila, dan lain-lain. Termasuk masalah narkoba dan penguatan kewaspadaan nasional,” ujarnya.
Rangkuman AI sedang dibuat…
