Kemensos Umumkan 470 Ribu Penerima Baru PKH dan BPNT pada Mei-Juni 2026!

HAIJAKARTA.ID- Kemensos umumkan 470 ribu penerima baru PKH dan BPNT pada triwulan kedua tahun 2026.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2026 akan menyasar ratusan ribu penerima baru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru akan mulai menerima bansos pada periode April-Juni 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan setelah adanya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik.

Pemutakhiran data dilakukan secara berkala agar bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan daftar penerima bansos merupakan hal yang biasa terjadi setiap triwulan.

Menurutnya, ada keluarga yang sebelumnya belum terdata kini masuk sebagai penerima bantuan karena hasil verifikasi terbaru.

“Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470 ribu KPM baru yang menerima bantuan, padahal sebelumnya belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama,” ujar Gus Ipul.

Meski demikian, sebagian besar penerima lama tetap mendapatkan bantuan sosial sebagaimana periode sebelumnya.

Pemerintah hanya melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi terbaru di lapangan dan hasil pemadanan data nasional.

DTSEN Jadi Acuan Utama Penyaluran Bansos

Kemensos kini menggunakan DTSEN sebagai acuan utama dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.

Data tersebut diperbarui melalui kerja sama antara Kemensos, BPS, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Gus Ipul menyebutkan, hingga saat ini lebih dari 70 ribu operator data desa telah dilibatkan dalam proses pembaruan data masyarakat.

Kehadiran operator desa dinilai penting untuk mempercepat proses aktivasi, reaktivasi, hingga pembaruan informasi penerima bantuan.

“Dengan adanya operator desa, masyarakat bisa lebih cepat melakukan pembaruan data maupun pengajuan aktivasi bantuan sosial,” jelasnya.

Seluruh data yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke dalam sistem SIKS-NG milik Kemensos.

Sistem tersebut telah terintegrasi dengan dinas sosial kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga DTSEN yang dikelola BPS.

Melalui integrasi sistem itu, pemerintah dapat memantau perkembangan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat secara lebih akurat dan real time.

Pemerintah Perkuat Ketepatan Sasaran Bansos

Langkah pembaruan data penerima bansos juga dilakukan setelah sebelumnya muncul temuan adanya jutaan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah berupaya memperbaiki kualitas data agar bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan lainnya pada Mei 2026 juga mengalami penyesuaian penerima berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN terbaru.

Masyarakat diimbau aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui pemerintah desa atau dinas sosial setempat agar tidak mengalami kendala dalam proses penyaluran bantuan.