KRL Jabodetabek Kekurangan 20 Trainset, Kemenhub Dorong KAI Prioritaskan Kereta Baru!

HAIJAKARTA.ID- Kebutuhan armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek kembali menjadi sorotan.

Di tengah tingginya kebutuhan transportasi publik masyarakat, pemerintah mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memprioritaskan pengadaan rangkaian kereta baru, baik melalui produksi dalam negeri maupun impor, dibandingkan mengandalkan kereta bekas.

Persoalannya, penambahan armada tidak bisa dilakukan secara instan. Proses pengadaan kereta baru membutuhkan waktu, sementara kebutuhan transportasi berbasis rel di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terus meningkat.

Berdasarkan laporan Bisnis.com pada 10 Oktober 2026, kebutuhan armada KRL Jabodetabek mencapai 105 trainset.

Namun, jumlah yang tersedia saat ini baru 85 trainset, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 rangkaian kereta.

Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan operasional KRL tanpa mengabaikan keselamatan penumpang dan keberlangsungan industri perkeretaapian nasional.

Pemerintah Cari Jalan Tengah Pengadaan KRL

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya mencari solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan produksi industri kereta api dalam negeri.

Pengadaan KRL baru menjadi salah satu opsi yang didorong pemerintah. Namun, proses produksinya memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan pengadaan kereta bekas yang berpotensi tersedia lebih cepat.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebagai produsen kereta api nasional.

Dengan demikian, keputusan mengenai sumber pengadaan armada tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pemenuhan kebutuhan, tetapi juga dengan penguatan industri dalam negeri.

Pembahasan mengenai pilihan pengadaan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

Hingga pemberitaan terakhir yang dirujuk, keputusan final mengenai penggunaan kereta baru atau bekas masih menjadi bagian dari proses pembahasan.

Target Pemenuhan 35 Trainset pada 2027

Upaya penambahan armada KRL sebenarnya telah direncanakan secara bertahap.

Dari target pemenuhan 35 trainset, sebanyak 11 rangkaian berasal dari CRRC Qingdao Sifang, China, dan telah beroperasi.

Sementara itu, pengadaan 16 trainset melalui PT INKA belum seluruhnya rampung. Menurut laporan Bisnis.com pada 10 Oktober 2026, baru tujuh rangkaian yang telah beroperasi.

Selain itu, terdapat dua trainset retrofit yang turut masuk dalam rencana pemenuhan kebutuhan armada.

Pemerintah menargetkan pemenuhan 35 trainset tersebut selesai pada 2027. Akan tetapi, perkembangan pengadaan menunjukkan bahwa proses produksi dan penyelesaian rangkaian masih menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan operasional sesuai target.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya perencanaan pengadaan yang terukur, terutama agar penambahan armada dapat berjalan seiring dengan kebutuhan layanan KRL yang terus berkembang.

Mengapa Pengadaan Kereta Bekas Masih Dipertimbangkan?

Di tengah dorongan untuk mendatangkan kereta baru, opsi impor KRL bekas dari Jepang kembali menjadi perbincangan.

Pilihan ini dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk membantu menjaga kecukupan armada ketika produksi kereta baru belum mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu cepat.

Namun, rencana tersebut juga menghadapi kendala regulasi. Rencana impor KRL bekas dari Jepang terkendala ketentuan batas usia barang impor maksimal 20 tahun, sedangkan kereta yang direncanakan untuk didatangkan berusia sekitar 25 tahun.

Situasi ini membuat pemerintah perlu mengkaji aspek perizinan dan kelayakan pengadaan sebelum mengambil keputusan.

Kebutuhan penambahan armada tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, impor kereta bekas juga perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak menghambat pengembangan kemampuan industri perkeretaapian nasional.

Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang Tetap Menjadi Prioritas

Penambahan armada KRL bukan hanya persoalan jumlah rangkaian yang tersedia. Keputusan pengadaan juga berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan kemampuan layanan dalam mengakomodasi mobilitas masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, sebelumnya mengingatkan bahwa apabila impor KRL dilakukan, kondisi teknis kereta harus dipastikan memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan operasi.

Aspek yang perlu diperhatikan mencakup kondisi komponen, kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan, serta kesiapan pemeliharaan setelah kereta beroperasi di Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut, pengadaan armada perlu mengutamakan kualitas dan keselamatan, bukan semata-mata mengejar kecepatan kedatangan kereta.

Bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan KRL untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas lainnya, ketersediaan armada yang memadai menjadi bagian penting dari layanan transportasi publik yang andal.

Penguatan Industri Dalam Negeri Jadi Pertimbangan

Di tengah kebutuhan yang mendesak, pemerintah juga menghadapi tanggung jawab untuk memperkuat industri perkeretaapian nasional.

PT INKA menjadi salah satu pihak yang diharapkan berperan dalam memenuhi kebutuhan armada melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

Pengadaan dari dalam negeri berpotensi mendukung kemampuan industri nasional, memperkuat rantai pasok komponen, serta meningkatkan penguasaan teknologi perkeretaapian.

Meski demikian, peningkatan kapasitas produksi memerlukan perencanaan, fasilitas, sumber daya manusia, dan waktu. Karena itu, pemenuhan kebutuhan armada harus disusun dengan memperhitungkan kemampuan produksi aktual dan jadwal penyerahan setiap rangkaian.

Peta jalan pengadaan yang jelas diperlukan agar kebutuhan jangka pendek dapat ditangani tanpa mengorbankan target penguatan industri nasional dalam jangka panjang.

Menunggu Keputusan Final Pemerintah

Hingga saat ini, persoalan kekurangan armada KRL Jabodetabek masih memerlukan penyelesaian yang menyeluruh.

Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan operasional yang mendesak, ketentuan impor, kesiapan produsen dalam negeri, serta standar keselamatan transportasi.

Prioritas pengadaan kereta baru menjadi arah yang didorong pemerintah, tetapi realisasinya bergantung pada kemampuan produksi, skema pembiayaan, dan jadwal kedatangan armada.

Masyarakat pun menantikan keputusan yang dapat memberikan kepastian terhadap peningkatan kapasitas layanan KRL, terutama pada jam-jam sibuk ketika kereta menjadi salah satu moda transportasi utama warga Jabodetabek.

Pada akhirnya, solusi yang dibutuhkan bukan hanya menambah jumlah trainset, melainkan memastikan bahwa setiap rangkaian yang dioperasikan aman, layak, dan mampu mendukung layanan transportasi publik secara berkelanjutan.