Pemprov DKI Pertimbangkan Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta untuk Siswa Kurang Mampu
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 02:11 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertimbangkan pendidikan gratis di sekolah swasta untuk siswa kurang mampu.
Purwosusilo, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang meninjau usulan tersebut.
“Kami sedang mengevaluasi kemungkinan menyediakan pendidikan gratis di sekolah swasta,” ujar Purwosusilo di DPRD DKI Jakarta.
Program ini, jika disetujui, akan menggantikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), sebuah skema bantuan pendidikan yang saat ini berlaku.
“Kami berencana mengganti KJP dengan pendidikan gratis, yang akan lebih inklusif,” tambah Purwosusilo.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz Muslim, mendukung ide tersebut, menyoroti bahwa banyak siswa di sekolah swasta yang tidak tercakup dalam program KJP.
“Pendidikan gratis akan memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal karena keterbatasan finansial,” kata Abdul Aziz Muslim.
Menurutnya, penghapusan KJP dan pengalihan dana ke program pendidikan gratis akan lebih efisien dan efektif.
“Ini akan menghilangkan birokrasi dan memastikan semua siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan pendidikan tanpa biaya,” tegas Abdul Aziz Muslim.
Dia juga menekankan bahwa banyak siswa kurang mampu yang harus bersekolah di institusi swasta karena keterbatasan kuota di sekolah negeri.
“Pendidikan gratis akan menjadi solusi yang lebih baik daripada KJP, yang sering kali sulit diakses oleh siswa yang membutuhkan,” tutup Abdul Aziz Muslim.
Rangkuman AI sedang dibuat…
