Pj Gubernur DKI Hadiri Pameran Kinerja Kejaksaan, Serukan Aksi Tegas Tolak Judi Online



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terlihat hadir dalam pameran kinerja Kejaksaan RI bertema “Modern Humanity Educative dan Accessibility” yang digelar di Terowongan Kendal, Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kejaksaan dan merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam pameran ini, Heru Budi Hartono berpartisipasi sebagai narasumber dalam Talkshow Om Jak Menjawab dan Podcast Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI Tahun 2024, bersama beberapa pejabat Pemprov DKI, seperti Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, dan Kepala Satpol PP Arifin.
Heru menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat komitmen anti-korupsi serta kesadaran hukum di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas.
“Program edukasi hukum, termasuk melalui Jaksa Mengajar, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat mengenai bahaya praktik korupsi dan judi online. ASN harus menjadi agen perubahan di lingkungan mereka,” ujar Heru.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memperkuat peran masyarakat dalam mencegah praktik-praktik ilegal, seperti judi online, yang kini banyak berkamuflase dalam bentuk permainan daring dengan iming-iming keuntungan tinggi.
Selain itu, Heru menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi JAKI dan layanan terpadu untuk meminimalkan praktik pungutan liar serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik.
“Kami terus memperbaiki sistem pelayanan berbasis digital guna memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan, seperti pungutan liar,” tambahnya.
Heru menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus bekerja sama dengan Kejaksaan dalam pengawasan proyek strategis dan menangani laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Syaefuloh Hidayat, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, menambahkan bahwa Pemprov sangat serius dalam menanggulangi masalah judi online dan membangun nilai-nilai integritas, baik di internal pemerintahan maupun di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa Kejaksaan akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik, termasuk mengenai bahaya judi online.
“Kehadiran negara melalui Kejaksaan sangat penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat demi menjaga keteraturan dan ketertiban,” tandas Harli.
Rangkuman AI sedang dibuat…