Prabowo Salurkan Rp200 Miliar untuk Penanganan Gempa NTT, Dana Sudah Masuk ke Daerah!

HAIJAKARTA.ID- Pemerintah pusat mempercepat penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat terdampak.

Dana tersebut telah disalurkan kepada pemerintah daerah. Dari total Rp200 miliar, sebanyak Rp40 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, sedangkan Rp160 miliar lainnya dibagikan kepada delapan kabupaten terdampak, dengan masing-masing daerah memperoleh Rp20 miliar.

Delapan kabupaten yang menerima bantuan tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto memastikan dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo di Nagekeo pada Rabu (26/8/2026), bantuan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dana Darurat untuk Percepat Penanganan Bencana

Penyaluran anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat pascagempa.

Dana yang telah masuk ke kas daerah diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari penanganan warga terdampak, pemulihan fasilitas umum, hingga perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Nagekeo menekankan agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan secara tepat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Presiden untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat.

Setelah memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah, Prabowo meninjau lokasi pengungsian serta dapur umum yang menyediakan makanan bagi warga terdampak.

Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur

Selain menyalurkan bantuan anggaran, pemerintah juga terus melakukan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden bahwa pemerintah sejak hari pertama bencana telah berupaya membuka kembali akses jalan dan jembatan yang terdampak longsor akibat gempa.

Sejumlah ruas jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya tertutup kini telah kembali dapat digunakan.

Langkah tersebut penting mengingat akses transportasi menjadi salah satu faktor utama dalam distribusi bantuan dan mobilisasi tim penanganan bencana di wilayah Flores.

BNPB juga melakukan survei udara untuk memetakan wilayah yang terdampak gempa, sekaligus membantu memvalidasi potensi dampak tsunami dan menentukan jalur distribusi bantuan logistik.

Pemetaan dilakukan di sejumlah wilayah pesisir utara Flores, mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada hingga Nagekeo.

Dampak Gempa Masih Terus Didata

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 memberikan dampak besar terhadap sejumlah wilayah di Flores.

Data BNPB hingga Selasa (25/8/2026) mencatat 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang mengalami luka-luka.

Korban meninggal tersebar di sejumlah kabupaten, dengan jumlah terbanyak berada di Manggarai dan Manggarai Timur.

Sementara itu, pendataan kerusakan bangunan juga masih dilakukan. BPBD NTT sebelumnya mencatat puluhan ribu rumah mengalami kerusakan akibat gempa, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat.

Data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah dilakukan verifikasi di lapangan.

Pemerintah sebelumnya juga telah mengirimkan bantuan logistik dalam jumlah besar ke NTT. Hingga hari kelima pascabencana, pemerintah mencatat 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak.

Bantuan tersebut antara lain berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dengan telah disalurkannya tambahan anggaran Rp200 miliar, pemerintah daerah kini diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam menangani kebutuhan darurat sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur di wilayah terdampak gempa Flores.

Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan serta kembali menjalani aktivitas secara bertahap.