Pramono Ancam Tindak Tegas Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Biaya
Memuat halaman…
Senin, 2 November 2026 21:33 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah swasta gratis yang masih memungut biaya dari siswa.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi sorotan DPRD DKI Jakarta terkait pelaksanaan program sekolah gratis di sejumlah sekolah swasta yang disebut masih meminta pembayaran kepada peserta didik.
“Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,” kata Pramono pada Jumat, (8/5/2026).
Meski demikian, Pramono belum merinci bentuk sanksi yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti masih melakukan pungutan terhadap siswa meski telah masuk program sekolah gratis Pemprov DKI Jakarta.
Pramono mengatakan program sekolah swasta gratis tidak dapat dijalankan sendiri oleh Pemprov DKI Jakartaa. Menurutnya, pelaksanaan hingga pengembangan program tersebut harus dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
“Untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara official karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi harus bersama-sama dengan DPRD,” kata Pramono.
Ia menambahkan, pembahasan bersama DPRD juga akan menentukan kemungkinan penambahan jumlah sekolah maupun penerima manfaat program sekolah gratis pada tahun mendatang.
“Untuk tahun depan, berapa (sekolah swasta gratis) yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama,” jelasnya.
Program sekolah swasta gratis sendiri menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Rangkuman AI sedang dibuat…
