Pramono Anung Saran Pemerintah Bayar Ijazah Pelajar Jakarta yang Tertahan, Ditahan 3 Tahun!



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyarankan agar pemerintah bayar Ijazah pelajar Jakarta yang tertahan dan tidak bisa melunasi biaya sekolahnya.
Komitmen ini ditujukan untuk mengatasi masalah penahanan ijazah pelajar DKI Jakarta yang beredar di masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini agar para pelajar bisa mendapatkan ijazahnya dan bekerja.
“Pemerintah bisa ikut andil dengan membayarkan, kan pasti tidak mahal. Supaya nantinya ia bisa bekerja,” kata Pramono dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (7/10).
Pramono menuturkan, salah satu pengalamannya saat blusukan ke Meruya Selatan adalah bertemu dengan seorang nenek yang melaporkan bahwa ijazah cucunya telah tertahan di sekolah selama tiga tahun.
Nenek tersebut tidak bisa menebus ijazah karena ketidakmampuan membayar iuran sekolah, sehingga cucunya kesulitan mencari pekerjaan.
“Semoga bisa mendapatkan titik terang, sebab ini tidak boleh terus terjadi,” tegas Pramono, menekankan bahwa tindakan ini menghalangi masa depan anak-anak Jakarta yang kurang mampu.
Pramono menyatakan bahwa pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan masalah seperti ini.
Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi atas kesulitan warga sangat diperlukan, terutama untuk mereka yang kurang mampu.
“Setiap aduan yang saya terima saat blusukan membuat saya semakin memahami permasalahan yang dihadapi warga kelas bawah,” ungkapnya.
Selain masalah penahanan ijazah, Pramono juga berjanji untuk memperbaiki pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, program-program tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat kurang mampu, tetapi penyalurannya perlu lebih tepat sasaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pramono Anung bersama pasangannya, Rano Karno, maju sebagai pasangan calon nomor urut 3 dengan nama Pram-Doel.
Mereka akan bersaing dengan dua pasangan lainnya, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen (nomor urut 2).
Rangkuman AI sedang dibuat…