BPS Jakarta Selatan Publikasikan Data 2024, Demi Wujudkan Transparansi Informasi Publik



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – BPS Jakarta Selatan publikasikan data atau dengan kata lain merilis data terbaru hasil penyusunan tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi lembaga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran melalui penggunaan data yang akurat dan relevan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Manaek Fernando, menekankan pentingnya penggunaan data dalam setiap kebijakan pemerintah.
Salah satu contoh konkret adalah penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK). Fernando menuturkan bahwa penertiban NIK bertujuan untuk mengidentifikasi puluhan ribu warga yang telah meninggalkan Jakarta dan memastikan bahwa anggaran dari APBD dialokasikan secara tepat.
“Kebijakan yang dibuat dari Pemerintah semua real sesuai dengan data, salah satunya penertiban NIK ini,” ungkapnya dalam rapat koordinasi BPS Jakarta Selatan di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (7/10).
Fernando juga menyatakan bahwa dengan memastikan data penduduk yang tidak lagi tinggal di Jakarta, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan program kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Fernando menambahkan bahwa kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Sosial sangat krusial dalam memastikan data kependudukan yang akurat.
Dengan data yang tepat, kebijakan pemerintah dapat lebih akurat dalam menjangkau masyarakat yang memerlukan bantuan.
“Kerja sama antara Dukcapil dan Dinas Sosial ini penting, kalau kita kuasai data maka kebijakan-kebijakan akan tepat sasaran,” tegas Fernando.
Lebih lanjut, Fernando berharap kerja sama yang baik antara BPS Jakarta Selatan dengan berbagai pihak terkait akan mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Hal ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat untuk perencanaan ekonomi di masa mendatang.
Ketua BPS Jakarta Selatan, Akhmad Fikri, menyatakan bahwa ketersediaan data yang dipublikasikan oleh BPS Jakarta Selatan dapat menjadi penunjang penting dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Data ini mencakup berbagai aspek penting dari demografi hingga ekonomi, yang diperlukan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang lebih efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Akhmad juga memaparkan empat publikasi utama dari BPS Jakarta Selatan, yaitu:
Akhmad Fikri mengungkapkan bahwa data yang dipublikasikan oleh BPS Jakarta Selatan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui laman resmi jakselkota.bps.go.id.
Warga yang tertarik dapat melihat data terbaru dan berbagai publikasi terkait Jakarta Selatan secara mudah dan praktis melalui website tersebut.
“Jika ingin mengetahui program secara keseluruhan dan terbaru, warga bisa mengakses secara mandiri melalui jakselkota.bps.go.id,” jelas Akhmad.
Rangkuman AI sedang dibuat…