Pramono Percepat Proyek PLTSa Untuk Atasi Darurat Sampah, Pengolahan 700 Ton per Hari

HAIJAKARTA.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) akan dipercepat guna mengatasi persoalan sampah di Ibu kota.

Langkah ini diambil setelah sempat terjadi penumpukan sampah di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Pramono menjelaskan, lonjakan sampah terjadi akibat longsornya zona A4 di TPST Bantargebang yang menyebabkan truk sampah tidak dapat masuk selama 10-12 hari.

“Ini dampak dari zona A4 yang longsor, Selama itu tidak bisa diangkut. Tapi dalam 3-4 hari ini sudah mulai diangkut lagi, termasuk tadi malam sampai tengah malam,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan kondisi kini mulai berangsur normal setelah operasional Bantargebang kembali berjalan. Dinas Lingkungan Hidup juga telah menambah 20 truk untuk mempercepat pengangkutan.

PLTSa Dikebut, Target Olah Hingga 10.000 Ton Sampah

Menjawab kritik DPRD terkait kondisi darurat sampah, Pramono memastikan solusi jangka panjang tengah dipersiapkan melalui pembangunan PLTSa di beberapa titik.

Ia mengungkapkan telah menandatangani surat kepada Menteri PUPR, Menko Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup untuk pembangunan fasilitas tersebut di Bantargebang dan Tunjangan.

“Kapasitasnya antara 3.000 sampai 4.000 ton per hari. Proyek PLTSa Sunter yang sebelumnya tertunda juga sudah bisa dilanjutkan kembali,” ucapnya.

Selain itu, satu proyek PLTSa tambahan juga tengah disiapkan. Jika seluruh proyek berjalan sesuai rencana, kapasitas pengolahan sampah Jakarta diproyeksikan mencapai 10.000 ton per hari, melampaui produksi sampah harian yang berada di kisaran 7.500 ton.

“Kalau semua ini berjalan sesuai rencana, persoalan sampah di Jakarta secara otomatis akan tertangani,” ujarnya.

Kritik DPRD dan Langkah Darurat Pengelolaan Sampah

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti jebolnya tembok pembatas di Pasar Kramat Jati akibat gunung sampah hingga jalanan Slipi yang juga dipenuhi sampah.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan sistem pengelolaan sampah yang belum siap menghadapi gangguan di hilir seperti di Bantargebang.

“Menurut saya kondisi ini menunjukkan sistem pengelolaan sampah kita masih belum siap menghadapi pembatasan di hilir seperti di Bantargebang, sehingga dampaknya langsung terasa di TPS dan jalanan. Dalam jangka pendek, Pemprov harus segera lakukan langkah darurat,”kata Wibi kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Wibi menyarankan agar Pemprov mengoptimalkan pengangkutan serta redistribusi sampah ke titik lain. Ia juga meminta fasilitas pengolahan sementara seperti TPS 3R dan RDF di Rorotan, Jakarta Utara, dimaksimalkan.

Terkait hal itu, Pramono menegaskan fasilitas RDF di Rorotan saat ini sudah mulai beroperasi meski belum diresmikan secara formal.

“Saya ini bukan yang terlalu suka meresmikan. Yang penting jalan. Sekarang commissioning, rata-rata 700 ton per hari,” imbuhnya.