Pramono Tebus Ratusan Ijazah Siswa Saat Hardiknas 2025, Total Bantuan Capai Rp1,69 Miliar

HAIJAKARTA.ID – Pramono tebus ratusan ijazah siswa saat hardiknas 2025 yang sempat tertahan akibat tunggakan administrasi di sekolah.

Aksi solidaritas ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan para siswa yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan karena ijazah mereka belum bisa diambil.

Pramono Tebus Ratusan Ijazah Siswa Saat Hardiknas 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan secara simbolis 371 ijazah kepada siswa yang sebelumnya tertahan karena kendala ekonomi.

Penyerahan ini merupakan bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

“Sebanyak 371 siswa hari ini menerima bantuan pada tahap kedua. Jika digabungkan dengan tahap pertama, total sudah 488 siswa yang terbantu melalui program ini dengan nilai total Rp1,69 miliar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh ijazah siswa yang tertahan sebanyak 6.652 lembar berhasil ditebus.

Tak Boleh Ada Anak Jakarta yang Tertahan Masa Depannya

Pramono menekankan pentingnya program ini sebagai bentuk jaminan akses pendidikan dan masa depan yang setara bagi seluruh anak di Jakarta.

“Ini sangat penting agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan atau menggunakan ijazah mereka untuk bekerja. Tidak boleh ada satu pun anak Jakarta yang masa depannya tertahan hanya karena tidak mampu menebus ijazahnya,” tuturnya.

Apresiasi untuk BAZNAS dan Bazis DKI

Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bazis DKI Jakarta yang telah berkolaborasi dengan Pemprov DKI dalam pendanaan program ini. Menurutnya, sinergi ini adalah wujud nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda ibu kota.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono membacakan pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan.

“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat pada setiap insan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan, baik karena ekonomi, agama, fisik, suku, bahasa, domisili, maupun sebab lainnya,” kata Pramono saat membacakan pidato.

Komitmen Nasional dalam Pendidikan

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat, pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam memperkuat sektor pendidikan.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalankan program revitalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta reformasi tata kelola pendidikan.

“Selain itu, dilakukan penguatan kurikulum seperti penerapan Pembelajaran Mendalam (deep learning), Test Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI),” pungkasnya.