Senator RI Sebut Presiden Terpilih 2024-2029 Butuh Tim Akselerasi IKN, Sukses Percepat Infrastruktur



HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]

HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]

HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Senator RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang menyebutkan Presiden membutuhkan Tim Akselerasi IKN demi percepat pembangunan infrastruktur.
Dorongan kepada Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dan kabinetnya iini ditujukan semata-semata untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan seluruh wilayah Kalimantan.
Menurut Teras Narang, percepatan ini penting untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Dalam keterangannya di Palangka Raya, Teras Narang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan IKN yang telah dilakukan, bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan akselerasi yang terukur.
“Diharapkan manfaat dari pembangunan proyek ini bisa merata tidak hanya pada konglomerasi,” tegasnya.
Sebagai mantan Gubernur Kalimantan Tengah (2005-2015), Teras Narang menuturkan bahwa sejak 2019, sebelum disahkannya Undang-Undang IKN, ia telah mengusulkan konsep Badan Otorita IKN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Konsep ini, menurutnya, akan mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga mempermudah proses pembangunan.
Teras juga mengingatkan kembali tentang persiapan Palangka Raya sebagai calon IKN di masa lalu, sesuai dengan visi Presiden Soekarno.
Meski lokasi IKN akhirnya dipindahkan ke sisi timur Kalimantan, Teras yakin bahwa ide dan program yang pernah ia siapkan akan berlanjut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kalimantan.
Selain pembangunan IKN, Teras Narang juga menggarisbawahi pentingnya proyek infrastruktur seperti transportasi kereta api Trans Kalimantan, jalan darat Trans Kalimantan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan mendukung pertumbuhan di kawasan tersebut.
“Pandangan ini hanya ditujukan untuk keadilan sosial dan pemerataan pembangunan bagi Kalimantan dan sekitar kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal. Supaya tidak kalah bersaing dengan lainnya di era modern seperti ini,” tuturnya.
Dengan ini, ia berharap Prabowo dan kabinetnya dapat memberikan perhatian lebih pada pembangunan Kalimantan, sehingga menciptakan pemerataan yang lebih luas di Indonesia.
Rangkuman AI sedang dibuat…