Siap-Siap! Pengumuman UMP dan UMK 2026 Semakin Dekat, Segini Proyeksi Kenaikannya
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 00:43 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA.ID – Proses pengumuman UMP dan UMK 2026 semakin mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah memastikan bahwa pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan paling lambat pada 21 November 2025 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sementara itu, pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 akan mengikuti secara berjenjang, dengan batas waktu penetapan maksimal 30 November 2025 di seluruh wilayah Indonesia.
Penetapan pengumuman UMP dan UMK 2026 memiliki mekanisme berlapis. Pemerintah pusat melalui Kemnaker menetapkan formula dasar perhitungan UMP secara nasional.
Setelah itu, pemerintah provinsi melakukan penghitungan dan penetapan UMP masing-masing, termasuk memberikan rekomendasi teknis untuk UMK.
Pada tahap selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota mengusulkan besaran UMK kepada gubernur melalui dewan pengupahan setempat. Inilah alasan mengapa UMP selalu diumumkan lebih awal sebelum UMK.
Penetapan pengumuman UMP dan UMK 2026 tidak dilakukan secara sembarangan.
Ada sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan, meliputi:
UMK pada banyak wilayah sering lebih tinggi dari UMP. Hal ini disebabkan karakteristik ekonomi tiap daerah, terutama di wilayah industri dengan biaya hidup tinggi seperti Bekasi, Karawang, Depok, dan Bandung.
Jika melihat tren sebelumnya, UMP Jawa Barat mengalami perubahan yang mengikuti kondisi ekonomi nasional.
Selama empat tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP Jabar berada di angka 4,92% per tahun, dengan kenaikan absolut sekitar Rp 95.222.
Dengan pemulihan ekonomi nasional yang terus berjalan, perhatian kini tertuju pada besaran pengumuman UMP dan UMK 2026, khususnya di Jawa Barat.
Serikat buruh mengusulkan kenaikan 8–10%, namun formula objektif pemerintah bisa menghasilkan angka berbeda.
Pertanyaan terbesar kini adalah apakah UMP 2026 akan menyentuh angka tuntutan buruh atau kembali berada pada kisaran rata-rata kenaikan di bawah 5%.
Jawabannya akan terlihat setelah hasil kajian final dirilis dalam beberapa pekan ke depan.
Rangkuman AI sedang dibuat…
