Tilang Manual Resmi Dihapus, Polri Terapkan Sistem Baru Mulai 2025
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 00:43 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA. ID – Polri akan menghapuskan tilang manual mulai akhir Januari 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan memperbaiki citra kepolisian.
Langkah ini diambil untuk meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat yang sering kali berujung pada praktik pungutan liar (pungli).
Penghapusan tilang manual akan digantikan sepenuhnya dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Sistem ini terbagi menjadi dua jenis, yakni ETLE Statis dan ETLE Mobile, yang telah diterapkan di berbagai wilayah hukum Polda di seluruh Indonesia.
Menggunakan kamera CCTV di titik-titik strategis untuk merekam pelanggaran lalu lintas.
Surat tilang akan dikirimkan ke rumah pemilik kendaraan berdasarkan data yang terekam.
Jika pelanggar mengabaikan surat tilang, sanksinya adalah pemblokiran STNK.
Penindakan dilakukan oleh petugas menggunakan kamera di kendaraan polisi atau gawai yang telah didaftarkan dan diverifikasi.
Sistem ini digunakan untuk menangani pelanggaran yang tidak terjangkau ETLE Statis, seperti melawan arus atau parkir sembarangan.
“Kontak langsung antara petugas dan masyarakat sering kali menimbulkan persepsi negatif terhadap kepolisian. Dengan sistem elektronik, kami berharap hal tersebut dapat diminimalkan,” ujar Kombes Latif Usman.
Langkah ini juga didasarkan pada Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 23 PP No.80 Tahun 2012, yang mengatur penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.
Meskipun menjanjikan efisiensi, sistem ETLE menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya anggaran untuk pengiriman surat tilang manual.
Kombes Latif mengungkapkan bahwa setiap tahun Polri hanya mampu mengirimkan sekitar 600.000 surat tilang karena keterbatasan anggaran sebesar Rp 3 miliar.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, Polda Metro Jaya akan memperkenalkan sistem Cakra Presisi, di mana pelanggar akan menerima notifikasi tilang melalui WhatsApp secara real-time.
Sistem ini diharapkan mampu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Transformasi ke sistem tilang elektronik tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pungli, tetapi juga menciptakan kepolisian yang lebih humanis. Dengan ETLE, pelanggar lalu lintas tetap dapat ditindak tanpa adanya interaksi langsung dengan petugas.
“Dengan sistem ini, kami berharap masyarakat bisa lebih disiplin dan merasa aman saat berkendara,” ujar Latif.
Rangkuman AI sedang dibuat…
