BPJS Kesehatan Tanpa Kelas Utamakan Kesejahteraan Rakyat: Apa yang Berubah dengan Sistem Baru?
Memuat halaman…
Selasa, 3 November 2026 03:35 WIB
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan usulan pembukaan 76 taman di Ibu Kota agar dapat beroperasi selama 24 jam. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pramono mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov DKI akan terlebih […]
HAIJAKARTA.ID- Kapolri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggunakan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun di luar kedinasan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang […]
HAIJAKARTA.ID- Mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemindahan sejumlah personel tersebut terjadi tidak lama setelah mereka terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ketujuh anggota kepolisian tersebut diketahui dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober […]
HAIJAKARTA. ID – Sejak 18 Januari 2025, Pemerintah Republik Indonesia resmi menghapus pembagian kelas 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang bertujuan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Kini, BPJS Kesehatan mengadopsi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk menggantikan sistem kelas lama.
Sistem ini dirancang agar seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan yang setara, tanpa memandang besar kecilnya iuran yang dibayarkan.
Menurut kebijakan yang berlaku, KRIS akan diterapkan secara bertahap hingga Juni 2025.
Hal ini dilakukan untuk memastikan transisi berjalan lancar, sekaligus memberikan waktu bagi fasilitas kesehatan untuk menyesuaikan infrastruktur dan pelayanan mereka.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia guna mendukung keberhasilan sistem KRIS.
Infrastruktur kesehatan dan kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Setiap peserta memiliki hak yang sama dalam menerima fasilitas kesehatan, tanpa ada perbedaan berdasarkan kategori iuran.
Kebijakan ini menjadi langkah signifikan dalam menghilangkan diskriminasi dalam layanan kesehatan.
“Kami berharap semua peserta mendapatkan pelayanan yang setara, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar salah satu pejabat terkait.
Penghapusan sistem kelas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan merata bagi masyarakat Indonesia.
BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar kini menjadi wajah baru sistem kesehatan di Indonesia.
Rangkuman AI sedang dibuat…
