Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Pemerintah Percepat Bansos untuk Jaga Ekonomi!

HAIJAKARTA.ID- Gaji ke-13 ASN cair Juni 2026? Pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil sepanjang 2026.

Salah satu kebijakan yang dipastikan akan berjalan dalam waktu dekat adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Juni 2026, bersamaan dengan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan di kisaran 5,4 persen pada tahun ini melalui kombinasi stimulus fiskal, perlindungan sosial, hingga penguatan sektor energi dan perumahan.

Kebijakan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026

Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN akan dilakukan pada Juni 2026. Kebijakan ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp55 triliun.

Pencairan gaji ke-13 dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Selain membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Program gaji ke-13 mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan aparatur negara.

Penyaluran Bansos Dipercepat untuk 3,2 Juta Keluarga

Selain gaji ke-13, pemerintah juga mempercepat distribusi bantuan sosial kepada sekitar 3,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut mencakup bantuan pangan periode April hingga Juni 2026.

Percepatan penyaluran bansos dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Pemerintah menilai bantuan sosial masih menjadi bantalan penting bagi masyarakat rentan agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Subsidi Energi Tetap Dijaga

Dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah juga mempertahankan subsidi dan kompensasi energi dengan nilai mencapai Rp356,8 triliun.

Menurut Airlangga, langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga energi di masyarakat sekaligus melindungi sektor industri agar tetap kompetitif.

Selain subsidi energi, pemerintah mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp13,4 triliun guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan di berbagai daerah.

Program Perumahan Diperkuat

Pemerintah juga melanjutkan program pembangunan dan pembiayaan perumahan rakyat melalui berbagai skema bantuan.

Program 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp37,1 triliun.

Selain itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) disiapkan senilai Rp8,9 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan plafon kredit program perumahan hingga Rp34,8 triliun untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Biodiesel B50 Mulai Berlaku Juli 2026

Di sektor energi, pemerintah akan mulai menerapkan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan impor solar hingga Rp48 triliun.

Implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Program ini juga diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap industri kelapa sawit nasional karena meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel domestik.

Deregulasi dan Reformasi Perizinan

Selain stimulus fiskal dan sosial, pemerintah juga menyiapkan langkah deregulasi untuk mempercepat aktivitas usaha dan investasi.

Beberapa kebijakan yang tengah disiapkan antara lain penurunan bea masuk bahan baku, reformasi kebijakan impor, hingga penyederhanaan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Langkah deregulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dunia usaha dan memperkuat iklim investasi nasional.

Pemerintah Optimistis Ekonomi Tetap Tumbuh

Airlangga menegaskan berbagai stimulus dan kebijakan yang disiapkan pemerintah diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Menurutnya, kombinasi antara perlindungan sosial, penguatan konsumsi domestik, subsidi energi, hingga reformasi regulasi menjadi strategi utama pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026