Komisi I DPR Siapkan Rapat Terkait Kebocoran Data NPWP, Termasuk Milik Presiden Jokowi

HAIJAKARTA.ID – Terkait kasus yang menghebohkan yakni kebocoran data NPWP, yang termasuk data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Komisi I DPR akan menggelar rapat, Senin (23/9).

Rapat ini akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS, mengonfirmasi bahwa agenda utama rapat tersebut adalah membahas mendalam kebocoran data yang baru-baru ini terjadi.

“Besok pagi kami akan rapat dengan Polhukam dan Kominfo. Agenda tunggalnya adalah membahas kebocoran data ini,” kata Kharis di Jakarta Pusat pada Minggu (22/9/2024).

Rapat ini juga akan mengevaluasi tindakan yang telah diambil oleh instansi terkait, mengingat kasus kebocoran data ini terus berulang.

“Kami ingin melihat sejauh mana evaluasi dari langkah-langkah yang sudah diambil. Nyatanya, kemarin bocor lagi,” tambahnya.

Arahan dari Presiden Jokowi

Sementara itu, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada Kemenkominfo, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil langkah mitigasi terkait kebocoran data ini.

“Saya sudah perintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Jokowi juga mengakui bahwa kasus kebocoran data seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.

Ia menilai keteledoran dalam penggunaan password dan penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat menjadi salah satu penyebab data bisa diretas.

Rapat Komisi I DPR ini diharapkan dapat merumuskan solusi yang lebih efektif untuk mencegah kebocoran data di masa mendatang, sekaligus menindaklanjuti evaluasi dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya.